Balikpapan, Busam.ID – Kegiatan operasi pasar yang digelar untuk mengatasi masalah kelangkaan LPG ukuran 3 kilogram (kg) di masyarakat dinilai tidak efektif. Pasalnya, kegiatan operasi pasar tersebut dilaksanakan tanpa adanya koordinasi dengan pihak Kelurahan setempat, sehingga LPG yang disalurkan kurang tepat sasaran.
Anggota Komisi II, Slamet Iman Santoso yang hadir memantau pelaksanaan operasi pasar di Kelurahan Gunung Samarinda Baru meminta keterbukaan data kuota secara jelas dari Pertamina. Karena masalah kelangkaan LPG 3 kg terus terjadi di Balikpapan sedangkan Pertamina menyebut terjadi over kuota 8 persen dari total penyalurannya.
Iman mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan penjelasan resmi soal kelangkaan LPG itu. Namun warga banyak melaporkan kesulitan mendapatkannya di tingkat pengecer, dan jikapun ada harganya bisa mencapai Rp 35.000. Harga itu jauh di atas harga resmi yang hanya Rp 19.000.
“Kami dapat info Pertamina mengurangi kuota 6 persen di Kaltim tahun ini. Alasannya mendorong perpindahan ke bright gas yang non subsidi. Kalau kami inginnya ada transparansi. Buka saja data berapa kuota untuk Balikpapan,” ujarnya, Selasa (11/7/2023).
Kondisi ini, lanjut Iman, sudah membuat susah warga yang memang berhak menerima. Karena pihak Pertamina hanya mengaku sudah menyalurkan sesuai kuota. Seharusnya ada pengecekan sampai ke tingkat agen. Agar ada pembuktian penggunaan LPG subsidi ini sampai ke penerima yang berhak.
“Soalnya ini bikin susah warga. Kalau memang agar tepat sasaran kenapa yang kena dampak semua warga. Intinya pengawasan di lapangan. Agen mana saja yang dapat kuota. Kemana mereka salurkan. Tepat sasaran apa tidak,” tuturnya lagi.
Iman juga menyoroti operasi pasar LPG 3 kg. Pasalnya kegiatan ini kurang bersinergi dengan kelurahan setempat dan terburu-buru. Terutama soal data pemegang LPG subsidi dan kuota yang bakal dibagikan. Di mana faktanya jumlah warga dan kuotanya tidak berimbang.
“Kalau sudah begini tidak efektif. Banyak RT yang warganya tidak kebagian kuota LPG subsidi. Kalau operasi pasar seharusnya sinergi baik-baik dengan kelurahan. Asalkan kuota mencukupi. Ini 280 tabung apa cukup,” tegasnya.
Secara terpisah, Lurah Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Slamet Riyadi mengakui ada warga luar yang turut datang mengantar. Meski sudah ada aturan hanya untuk warga setempat. Namun jika tidak dilayani tentu akan jadi persoalan baru.
“Kalau secara spesifik idealnya khusus warga GSB saja. Tapi yang datang warga di luar kita. Kalau tidak dilayani malah jadi persoalan. Gimana gak berebut. Kan harga Rp 19.000,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Slamet, pihaknya tengah melobi Dinas Perdagangan agar mendapat tambahan operasi pasar. Apalagi kuota hari ini hanya 280 tabung. Sehingga warga yang belum kebagian bisa menerima di jadwal berikutnya. Dengan catatan ada kejelasan waktu pelaksanaan.
“Ini cukup mendadak dan kami kesulitan mengkoordinasi dengan RT. Jujur kita gak menyangka seperti ini. GSB ini kan warganya menengah ke atas. Biasa kalo ada OP gak banyak peminatnya. Tapi ini tumben banyak sekali antrian,” tambahnya.
Sementara itu, seorang wanita yang ikut mengantre, Husnah, warga RT 02, Kelurahan Gunung Samarinda Baru menyampaikan, dirinya mendukung adanya operasi pasar LGP 3 kg dari Pemerintah Kota dan pertamina ini. Namun dalam pembagian gas ini harus lebih diatur serta diperuntukan bagi warga yang kurang mampu agar tepat sasaran.
“Banyak pedagang makanan yang besar seperti restoran dan warga mampu masih menggunakan LPG 3 kg, Padahal gas bersubsidi ini diperuntukan bagi warga tidak mampu,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Kota dan Pertamina untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke rumah makan besar. Sehingga mereka tidak menggunakan elpiji bersubsidi melainkan elpiji bright gas. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
