Samarinda, Busam.ID – Aksi penyampaian aspirasi terkait keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda pada Selasa (8/9/2026) lalu berbuntut dugaan tekanan terhadap sejumlah pegawai.
Aksi yang digelar di halaman rumah sakit tersebut sebelumnya dilakukan pegawai dan tenaga kesehatan untuk menyuarakan persoalan TPP yang disebut belum dibayarkan sejak Juni hingga September 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Setelah aksi berlangsung, beredar pesan di grup WhatsApp yang ditujukan kepada Kepala Ruangan dan jajaran pelayanan keperawatan. Isi pesan tersebut meminta agar pegawai tidak kembali menggelar kegiatan pengumpulan massa tanpa koordinasi dan izin pimpinan.
Dalam pesan itu juga disebutkan adanya perhatian Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terhadap aksi penyampaian aspirasi sebelumnya.
“Kita semua memahami bahwa doa bersama pada awalnya adalah niat yang baik. Namun kita juga harus berani mengakui bahwa dalam pelaksanaannya kemarin itu disertai adanya pernyataan sikap yang sekilas terlihat dinilai kurang tepat dan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi ASN,” demikian salah satu bagian pesan yang beredar.
Pesan tersebut kemudian berisi penegasan agar Kepala Ruangan dan profesi perawat unit pelayanan keperawatan RS AWS tidak kembali melakukan pengumpulan massa maupun kegiatan yang melibatkan pegawai tanpa koordinasi dan izin pimpinan.
Beredarnya pesan tersebut memunculkan dugaan adanya upaya penekanan terhadap pegawai yang sebelumnya menyampaikan aspirasi.
Menanggapi informasi tersebut, Humas RSUD AWS dr. Arysia Andhina membantah bahwa pesan yang beredar merupakan instruksi resmi dari manajemen rumah sakit maupun Direktur RSUD AWS.
Menurut dokter yang akrab disapa Sissy tersebut, penggunaan bahasa dalam pesan menunjukkan bahwa informasi itu lebih mungkin berasal dari percakapan internal kelompok profesi tertentu.
“Dari kata-katanya yang pasti ini bukan dari manajemen. Kalimat ‘mari kita tunjukkan bahwa perawat AWS’ hanya menggambarkan profesi perawat, bukan seluruh karyawan,” ujar Sissy saat dikonfirmasi.
Ia mengaku tidak mengetahui pihak yang membuat dan menyebarkan pesan tersebut lantaran dirinya tidak tergabung dalam grup percakapan perawat.
“Kemungkinan pengumuman ini hanya di grup perawat, dan saya tidak tahu siapa yang memberikan imbauan ini karena saya tidak tergabung di grup perawat. Karena tidak keluar dari Humas, dipastikan bukan dari Direktur,” tegasnya.
Di sisi lain, informasi yang dihimpun menyebutkan adanya pemanggilan sejumlah pegawai senior beberapa jam setelah aksi penyampaian aspirasi berlangsung. Pertemuan tersebut disebut dilakukan oleh Plt Dirut RSUD AWS saat itu, dr. Mazniati.
Sejumlah pegawai senior disebut kemudian menerima Surat Peringatan (SP) 1. Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan ancaman pencabutan SK bagi pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila kembali mengikuti aksi.
Namun, informasi tersebut masih menjadi bagian dari keterangan sumber dan belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak yang disebut.
Sementara itu, informasi yang didapat oleh Busam.ID posisi Direktur RSUD AWS saat ini telah berganti. Ahmad Jais kini menjabat sebagai Direktur RSUD AWS sekaligus Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo, menggantikan Mazniati yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Dirut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin tak dapat memberikan jawaban saat dikonfirmasi.
“Saya tdk bisa menjawab krn saya tidak tahu dan urusan pergantian pejabat adalah kewenangan pak Gubernur,” ucapnya dalam pesan Whatsapp.(Adit)
Editor: M Khaidir
