Samarinda, Busam.ID – Pemulihan pascabencana merupakan tahap penting dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana.
Untuk menyikapi hal tersebut, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Samarinda menggelar Lokakarya Pembentukan Tim Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) di Balaikota Samarinda pada Senin (29/5/23).
Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso mengatakan, pelatihan yang dihadiri BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai pendamping dan pembina ini, bertujuan menyajikan bahan dalam memperkirakan kebutuhan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta lintas sektor yang terdiri staf BPBD, dan juga beberapa (OPD) Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Samarinda.
Selain itu, Suwarso mengatakan bahwa diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut, peserta memiliki pemahaman yang sama terkait sistem dan manajemen kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksi di Kota Samarinda dengan prinsip membangun yang lebih baik.
“Sejak Pak Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya mencanangkan program bantuan bahan material dan komponen bangunan Rutena (Sistem Informasi Pendataan Rumah Terdampak Bencana) pada Desember 2022 hingga Mei 2023, sudah dilakukan rehabilitasi Rutena kepada sejumlah 23 KK di beberapa Kelurahan di Kota Samarinda. Ada pun bantuan tersebut merupakan hasil kajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak dan kemudian diperkirakan kebutuhannya oleh tim Jitupasna Kota Samarinda yang sudah terbentuk sejak tahun 2022,” papar Suwarso.
Menurutnya, Kota Samarinda merupakan satu kota penting sebagai Pilot Project dalam penerapan Jitupasna.
Di tengah pembahasan Jitupasna, Suwarso mengungkapkan ada 5 sektor yang menjadi ruang lingkupnya, antara lain Sektor Pemukiman, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan Lintas Sektor.
“Dari penentuan ruang lingkup sektor tersebut nantinya akan disusun untuk pengkajian dan penilaian akibat bencana serta analisis dampak bencana. Tidak lupa juga dengan perkiraan kebutuhan pemulihan sebagai tahap akhir menuju penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” jelas Suwarso.
Ditambahkan, diharapkan nantinya peserta mampu menyusun Jitupasna dalam kondisi sebenarnya.
“Tentunya dengan acuan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable untuk wilayah yang terdampak, dapat terdata dengan baik sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi,” harap Suwarso.
“Sudah seharusnya sejak tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, perencanaan pengurangan risiko bencana menjadi fokus utama semua sektor pemerintahan, karena sinergitas kerja bersama demi masyarakat, memerlukan peranan aktif lintas sektor. Ada pun bencana alam yang sering kali menimpa Kota Samarinda antaranya banjir dan juga longsor,” tutup Suwarso. (RYAN)
Editor : A Risa
