Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mulai menyiapkan strategi menyeluruh untuk menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor mineral dan batu bara seiring proses transisi energi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, menyampaikan, salah satu langkah utama adalah memastikan pekerja terdampak mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Kami berharap seluruh pekerja yang terdampak PHK dapat ter-cover program JKP sehingga mereka bisa menerima bantuan uang tunai selama enam bulan,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).
Selain dukungan finansial, pemerintah juga mendorong pekerja usia produktif untuk meningkatkan kemampuan melalui berbagai program pelatihan atau reskilling. Program tersebut telah difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, hingga lembaga pelatihan swasta.
Rozani menilai, langkah ini penting sebagai upaya mitigasi guna menekan potensi lonjakan pengangguran terbuka di tengah pergeseran kebijakan energi.
Menurutnya, ancaman PHK yang muncul saat ini lebih disebabkan oleh penataan izin usaha oleh pemerintah, bukan semata karena faktor internal perusahaan.
Ia menegaskan, Disnakertrans Kaltim terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar dampak dari kondisi tersebut tidak meluas, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan standar kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta penguatan sarana dan prasarana pelatihan, termasuk ketersediaan instruktur khusus.
Tak hanya itu, proyeksi kebutuhan tenaga kerja untuk sektor energi baru juga telah dihitung sebagai bagian dari langkah antisipatif.
“Kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci bagi Kaltim untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah perubahan tren energi global,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
