Samarinda, Busam.ID- Kader Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengapresiasi permintaan maaf Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud terkait polemik yang terjadi belakangan ini. Hanya saja, permintaan maaf orang nomor satu di Bumi Etam tersebut dianggap masih setengah hati.
Hal itu imbas perbedaan pernyataan yang dibuat oleh Rudy, sebelumnya dirinya menyebut pengangkatan adiknya Hijrah Mas’ud di Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) sama saja dengan adik Prabowo yakni Hashim Djojohadikusumo. Tapi, saat permintaan maaf, Rudy hanya menyebut pimpinan nasional yang disebut menjadi multi tafsir.
“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf
atas polemik publik. Hanya saja terkait pernyataan Gubernur sebelumnya yang menyamakan dan membandingkan relasi kekuasaan Gubernur Kaltim dengan adiknya (Hijrah.red) terindikasi Nepotisme dengan relasi Bapak Hasyim Djojohadikusumo dengan Presiden RI yang berbasis profesionalisme adalah pernyataan maaf yang tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya saya anggap permintaan maaf gubernur masih setengah hati,” ucapnya, Senin (27/4/2026).
Reza melanjutkan, selama pernyataan tersebut belum dicabut dan meminta maaf secara langsung ditujukan kepada Presiden dan Hasyim Djojohadikusumo, dengan hanya menyebut pimpinan nasional itu menjadi multitafsir, selama itu pula publik berhak menilai, Gubernur sedang mencoba membenarkan yang tidak bisa dibenarkan karena klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim.
Sementara itu, Reza juga menanggapi Gubernur yang mulai hari ini akan meniadakan hubungan keluarga dalam struktural Pemprov Kaltim termasuk Wakil Ketua TAGUPP Kaltim yang merupakan adiknya.
“Selain itu kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur dalam permohonan maafnya,” sampainya.
Reza menjelaskan, seharusnya Gubernur perlu kerja sama dengan semua unsur baik legislatif, yudikatif, pers serta masyarakat. Dimana, pemerintahan disebutnya tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi.
“Selama ini saya menilai terkesan berjalan sendiri. Sebagai salah satu indikator atau contoh pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu. Padahal kritik, masukan, dan kontrol sosial itu penting dalam pemerintahan demokratis,” tegasnya.
“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan. Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” tutup Reza.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tak memberikan tanggapan apapun saat dikonfirmasi awak media usai Morning Briefing, Senin (27/4/2026). (adit)
Editor: M Khaidir
