Samarinda, Busam.ID – Kontroversi pengadaan mobil dinas (Mobdin) Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar tak hanya memicu kritik publik, tetapi juga menyeret perdebatan antara Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (Amsindo) Kaltim, Andrie Afrizal Saputra dengan Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra.
Sebelumnya, Andre KHG -sapaan akrabnya- melalui Instagram Story nya menyebut aspirasi masyarakat kini lebih banyak mengalir ke influencer. Andre yang juga sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai DPRD Kaltim dapi Balikpapan tersebut mempertanyakan mengapa influencer justru menjadi sasaran kritik, sementara DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan daerah dinilai luput dari sorotan.
Pernyataan itu muncul setelah Andre dan sejumlah pengelola media sosial dihujani komentar warganet karena dianggap tidak mengangkat isu pembelian mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud yang bersumber dari APBD.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Nurhadi Saputra menilai ada upaya membangun opini seolah-olah DPRD tidak menjalankan fungsi kontrolnya. Ia menegaskan lembaga legislatif telah bekerja sesuai mekanisme, mulai dari rapat dengar pendapat hingga pembahasan dalam forum resmi.
“Saya tidak pernah merasa tidak menjalankan fungsi pengawasan. Itu hanya penggiringan opini dari pihak yang merasa terdesak,” ujar Nurhadi, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, ajakan untuk menyalahkan DPRD secara umum justru berpotensi membenturkan lembaga legislatif dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa kritik seharusnya disampaikan secara proporsional tanpa memperkeruh situasi.
Nurhadi juga menyinggung independensi influencer dalam membentuk opini publik. Ia menyebut masyarakat berhak mengetahui apakah ada kepentingan tertentu di balik konten yang diproduksi, terutama jika berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Kalau ingin jadi pemengaruh yang baik, harus rasional. Ketika pemerintah atau DPRD berprestasi, silakan diapresiasi. Tapi kalau ada yang janggal, sampaikan dengan berani,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD tetap terbuka terhadap evaluasi, termasuk terkait penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk mobil dinas yang dinilai sebagian kalangan kurang sejalan dengan semangat efisiensi.
Meski tidak semua anggota dewan aktif di media sosial, Nurhadi memastikan sikapnya diketahui sejumlah kolega di DPRD. Ia bahkan melontarkan pernyataan tegas menanggapi sindiran soal gaji anggota dewan.
“Kalau soal gaji itu bukan hal tabu. Tapi kalau sampai kami buka soal sumber pendapatan kalian, apalagi kalau dari Pemda, tentu bisa kami telusuri,” tegasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
