Samarinda, Busam.ID — Ketidakjelasan nasib ratusan usulan masyarakat dalam kamus usulan DPRD Kaltim menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai belum adanya kesepakatan dengan pemerintah daerah berpotensi membuat berbagai program prioritas tidak terakomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Samsun menegaskan, tanpa titik temu antara legislatif dan eksekutif, dokumen kamus usulan tidak dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau tidak ada kesepakatan, berarti itu tidak bisa digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menekankan, seluruh usulan yang masuk bukanlah agenda sepihak DPRD, melainkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan daerah pemilihan. “Ini bukan kemauan DPR. Ini murni usulan masyarakat yang kami jaring di lapangan,” tegasnya.
Dari total 313 usulan awal, DPRD telah melakukan seleksi hingga tersisa sekitar 160 program prioritas. Di antaranya terdapat sekitar 50 usulan bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota yang dinilai krusial dalam mendukung pembangunan daerah.
Namun demikian, hingga kini belum ada jaminan apakah usulan tersebut akan diakomodasi oleh pemerintah provinsi. Samsun menggambarkan situasi ini sebagai kondisi yang serba tidak pasti. “Bahasanya sekarang ‘diterima tapi tidak dijanjikan’. Artinya tidak ada kepastian,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah umumnya dapat dicapai. Kini, pembahasan justru kembali dikembalikan ke masing-masing fraksi.
“Biasanya selalu ada kesepakatan. Ini belum, malah dikembalikan lagi ke fraksi,” ujarnya.
Samsun juga menyinggung adanya isu pemangkasan usulan, khususnya pada pos bantuan keuangan. Meski belum terkonfirmasi, ia menilai alasan keterbatasan anggaran belum tepat disampaikan pada tahap ini. “Kita belum bicara angka. Ini baru niatan untuk membantu rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, bantuan keuangan memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di kabupaten/kota, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, irigasi, hingga semenisasi gang.
“Kalau ini ditutup dari awal, berarti tidak ada niat untuk membantu rakyat,” kritiknya.
Ia juga mengakui adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama dalam hal alokasi bantuan keuangan yang menjadi salah satu titik krusial pembahasan.
“Tidak sejalan. Salah satu mentoknya di bantuan keuangan,” ungkapnya.
Meski demikian, Samsun memastikan DPRD tetap mendukung program prioritas gubernur. Namun ia mengingatkan, dukungan tersebut tidak boleh mengesampingkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun.
“Kami dukung program prioritas, tapi bukan berarti menutup usulan rakyat yang lain. Tinggal diproporsikan,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
