Samarinda, Busam.ID- Anggaran Rp25 Miliar terkait Rehab Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim memasuki babak baru. Setelah sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan, hal tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku.
“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi, dan semuanya,” ucap Harum -sapaan akrabnya-.
Bahkan, dirinya memastikan, seluruh proses penganggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, mulai dari pembahasan internal hingga persetujuan pemerintah pusat.
“Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP, di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan DPR, dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan pastinya,” tegasnya.
Terbaru, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menyatakan, perihal anggaran rujab Rp25 M tersebut tidak dibahas di DPRD Kaltim.
“Masalah rujab itu kan Rp25 M, itukan harus lewat persetujuan DPRD. Sudah dibahas di DPRD itukan bahasanya (Gubernur), itu aku sangat terganggu. Saya katakan hari ini, itu tidak dibahas di DPRD,” ungkapnya, Selasa (7/4/2026).
Saat dikonfirmasi apakah pihak DPRD Kaltim kecolongan terkait anggran rujab ini. Mengingat Gubernur menyatakan sudah dibahas bersama DPRD Kaltim, Demmu -sapaan akrabnya- menyebut hal ini bukan kecolongan melainkan pihaknya tidak diberi buku APBD tersebut.
“Kalau dikasih buku APBD nya, kita kan bisa buka. Nah itu yang saya sampaikan, sekali lagi saya mau katakan kepada bu Sekda selaku ketua TAPD, jangan kita membahas tidak dibagi buku APBD nya,” paparnya.
Demmu melanjutkan, karena dari buku tersebutlah pihaknya bisa membuka semuanya. Ia juga menyebut jika sudah dibahas dan disahkan melalui paripurna itu benar. Hanya saja pihaknya tidak mengetahui isinya terkait rujab tersebut.
“Makanya, ini untuk pelajaran ya, mudah- mudahan kedepan semua APBD-APBD yang dibahas itu harus disahkan bukunya. Kita betul-betul tidak saling menyalahkan. Kalau begini kan? kami juga ikut-ikut. Padahal, saya terus terang aja, itu enggak dibahas,” jelasnya.
“Jadi harusnya ketua TAPD ini (Sekda) rajin-rajinlah, jangan sampai dia tidak konsultasi dengan Gubernur,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
