Samarinda, Busam.ID – Adanya penurunan angka perkawinan usia anak yang terus diupayakan oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Timur, diharap bisa sejalan dengan mandat Presiden dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan Stranas PPA (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak).
Dalam Stranas PPA, pemerintah diketahui secara spesifik memiliki target penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21 persen (2018) menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024 dan 6,9 persen tahun 2030.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita baru-baru ini mengatakan, bahwa pada tahun 2021 angka perkawinan usia anak mengalami penurunan 70 kasus, sehingga total kasus perkawinan anak menjadi 1089 peristiwa.
“Sedangkan di tahun 2022 juga terjadi penurunan yang cukup signifikan sebanyak 309 anak,” ucapnya pada awak media.
Tak hanya itu, saat ini pemerintah telah mengubah batas usia minimal perkawinan dari umur 16 tahun, menjadi 19 tahun melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Kemudian juga melalui Instruksi Gubernur Nomor: 463/5665/III/DKP3A Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak,” tambahnya.
Menurut Soraya, perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Indonesia sejak lama, di mana mendukung dan menormalisasi perkawinan anak.
Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak, selain berdampak secara fisik serta psikis bagi anak-anak, Bahkan dapat memperparah tingginya angka kemiskinan, stunting, putus sekolah dan penyakit berbahaya.
“Salah satu kunci penting dengan pengasuhan yang positif bagi anak oleh orang tua dan lingkungan masyarakat, sehingga dapat menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak,” harapnya.
(ADV/PRB/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor : Risa Busam,ID
