Samarinda, Busam.ID — Usulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terus bergulir. Setelah sebelumnya disebutkan 6 Fraksi solid dan sepakat minus Fraksi Gollkar untuk hak Angket tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim dikabarkan kini memilih untuk menunda sikapnya.
Keputusan itu disampaikan langsung Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin. Ia menegaskan PAN tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan politik yang dinilai strategis dan berdampak luas.
“Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, bola panasnya nanti malah ke kita juga. Kita tidak mau latah. Dalam pengambilan keputusan yang cukup strategis, harus dilakukan dengan pikiran yang tenang,” ujar Erwin belum lama ini.
Ia mengungkapkan, hingga kini Fraksi PAN di DPRD Kaltim bergabung dengan Nasdem belum melakukan pembahasan resmi terkait hak angket tersebut. Bahkan, pihaknya akan meminta kader PAN di legislatif untuk meninjau kembali dukungan yang telah diberikan.
“Sejauh ini sih belum ada pembahasan. Biasanya, kalau sudah dilakukan pembahasan, mereka langsung lapor ke saya,” katanya.
Menurut Erwin, PAN masih mendalami berbagai informasi dan substansi persoalan yang berkembang sebelum menentukan sikap final terkait hak angket tersebut.
Di tengah perubahan sikap PAN, sejumlah fraksi pengusul lainnya “Gaspol” menegaskan, tetap konsisten mendorong pembentukan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti mengatakan keputusan PAN merupakan hak politik masing-masing partai yang tidak bisa diintervensi pihak lain.
“Itu hak mereka, kita tidak bisa intervensi. Sikap Fraksi PKB tetap tegak lurus menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat yaitu mengusulkan hak angket sebagai bentuk untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya, Kamis (7/5/2026).
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi PPP-Demokrat, Nurhadi Saputra. Ia menyebut setiap fraksi memiliki kedaulatan penuh menentukan sikap politiknya. “Jika ada fraksi yang memutuskan untuk berbeda sikap atau bahkan mencabut usulannya, ya silakan. Kami tidak bisa mengintervensi fraksi lain,” ucapnya.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menilai mundurnya PAN tidak otomatis menggugurkan usulan hak angket yang telah diajukan sebelumnya. Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Samsun menyatakan pihaknya menghormati sikap politik PAN maupun Fraksi Golkar.
“Pada prinsipnya kami menghargai sikap politik Fraksi PAN. Demikian juga sikap Fraksi Partai Golkar. Pengunduran FPAN tidak membatalkan pengajuan hak angket yg diusulkan,” ujarnya.
Adapun Fraksi PKS menegaskan tetap konsisten mendukung penggunaan hak angket. Subandi mengatakan keputusan partai lain merupakan domain internal masing-masing.
“Terkait fraksi yang sebelumnya mendukung hak angket dan sekarang menarik dukungannya, itu kembali ke partainya masing-masing. Untuk sikap PKS sendiri, sampai saat ini kita tetap seperti pendapat semula, mendorong dilaksanakannya hak angket,” katanya. (adit)
Editor: M Khaidir
