Samarinda, Busam.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) memilih mengerem laju pembangunan fisik tahun 2026. Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut diambilnya agar ruang fiskal daerah dapat difokuskan untuk melunasi utang kepada para rekanan yang nilainya mencapai sekitar Rp671 miliar.
AH menegaskan, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas utama . Ia memastikan seluruh pembayaran dilakukan secara bertahap menggunakan penerimaan APBD, tanpa menambah beban baru melalui pinjaman perbankan atau lembaga keuangan.
“Utang harus dibayar,” tegasnya, Sabtu (25/7/2026).
Keputusan memprioritaskan pelunasan utang itu menjadi strategi pemerintah menjaga kesehatan fiskal daerah. Menurutnya, menggunakan pinjaman baru hanya akan menambah beban APBD di masa mendatang.
“Proses pembayaran sebenarnya sudah berlangsung sejak awal tahun. Setiap kali penerimaan daerah masuk ke kas pemerintah, sebagian anggaran langsung dialokasikan untuk mencicil kewajiban kepada para rekanan,” urainya.
Hingga akhir Juli 2026, lebih dari 30 persen dari total utang tersebut telah berhasil diselesaikan.
“Karena fokus pemulihan fiskal, Pemkot Samarinda mengurangi dominasi proyek pembangunan fisik sepanjang tahun ini. Kebijakan efisiensi anggaran diterapkan agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga sekaligus memastikan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dipenuhi,” tambahnya.
Besaran utang Pemkot Samarinda sebelumnya mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Total kewajiban pemerintah daerah kepada para rekanan tercatat sekitar Rp671 miliar.
“Meski pembayaran dilakukan secara bertahap, saya memastikan tidak ada niat pemerintah mengabaikan hak para rekanan. Ia meminta seluruh pihak yang memiliki piutang kepada Pemkot Samarinda bersabar karena pembayaran akan terus dilakukan sesuai kemampuan kas daerah,” pungkasnya. (Zul)
Editor: M Khaidir
