Balikpapan, Busam.ID — Wacana penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltim dalam skema bantuan keuangan (bankeu) ke Kabupaten dan Kota se-Kaltim tahun anggaran 2027 menuai sorotan. Isu tersebut mencuat dalam kunjungan kerja anggota DPRD Kaltim ke DPRD Kota Balikpapan, Rabu (6/5/2026).
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi, mengatakan, pembahasan bersama lebih banyak difokuskan pada persoalan anggaran yang dinilai krusial, khususnya bagi Balikpapan. “Yang hadir dari Badan Anggaran bersama Bapemperda. Fokus pembahasan memang pada anggaran karena itu yang paling krusial di Balikpapan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, DPRD Kaltim menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu aksi unjuk rasa pada 4 Mei lalu. Kondisi tersebut dinilai ironis bagi Balikpapan yang dikenal sebagai kota minyak.
“Ironis, Balikpapan sebagai kota minyak, tetapi sopir justru mengeluhkan kelangkaan BBM,” ujarnya.
Nurhadi menegaskan, perhatian utama Dewan saat ini adalah rencana penyaluran bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk 2026 dan 2027. Menurut dia, penyaluran bankeu melalui pokir DPRD pada 2027 masih menjadi perdebatan antara legislatif dan eksekutif.
Ia menambahkan, jika pokir tidak lagi difasilitasi dalam skema bankeu, hal itu berpotensi memengaruhi fungsi representasi DPRD. Pasalnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses selama ini banyak direalisasikan melalui program tersebut.
“Setiap tahun kami melaksanakan 3 kali reses dengan sekitar 12 titik per-reses. Totalnya bisa mencapai 36 titik. Mayoritas usulan berupa pembangunan fisik yang direalisasikan melalui bankeu dari pokir tersebut,” ujarnya.
Jika usulan tersebut tidak terealisasi, hal itu berpotensi memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja DPRD. “Kalau tidak terealisasi, tentu akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap DPRD. Padahal itu bagian dari eksistensi kami sebagai wakil rakyat,” katanya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
