Samarinda, Busam.ID – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kaltim masih menunjukkan kesenjangan kapasitas. Ada yang sudah mampu meraih omzet miliaran rupiah, namun sebagian lainnya baru berjalan skala kecil.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah bersama. “Ini yang menjadi PR juga, tetapi rata-rata di mana pun anggaran itu pasti ada terbatasnya,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Meski menghadapi keterbatasan, Puguh mendorong pemerintah desa tidak pesimis. Menurutnya, kondisi terbatas justru harus dimanfaatkan untuk menggali potensi lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Ia menjelaskan, pengurangan dana desa secara nasional turut berimbas ke Kaltim. Jika pada 2025 alokasinya Rp71 triliun, maka pada 2026 hanya Rp60 triliun. Kaltim tahun ini mendapat Rp831 miliar. “Ya, secara nasional kan pengurangan Rp11 triliun, dari 71 ke 60 triliun. Kita rata-rata tahun ini 831 miliar,” jelasnya.
Selain itu, ada kebijakan baru terkait prioritas penggunaan dana desa. Salah satunya penjaminan Kopdes sesuai Permendes Nomor 10 Tahun 2025, yang membuka ruang hingga 30 persen alokasi.
Namun, menurut Puguh skema tersebut juga menjadi tantangan baru. Desa harus berhitung lebih cermat agar anggaran tidak terganggu. “Jadi kita maksimalkan lagi kemampuan desa-desa untuk bisa memaksimalkan dana yang ada,” pungkasnya. (uca/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
