Rahmad Masud : Truk Pertambangan dan Perkebunan Dilarang Pakai Solar Subsidi
BusamID – Lantaran masih terjadi kelangkaan solar sehingga truk harus mengantri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi, Rabu (30/03/22) siang tadi, aksi demo lanjutan sopir dan mahasiswa kembali dilakukan. Ketika aksi sebelumnya, demo sopir dan mahasiswa langsung ke Pertamina, kemarin demo lanjutan digelar di halaman Balaikota Balikpapan Jl Jend Sudirman (Klandasan).
Desakan demo sopir dan mahasiswa membawa massa 250 truk itu, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan Kilang Pertamina Internasional (KPI) Balikpapan, akhirnya memutuskan segera mengoperasikan SPBU di Karang Joang Km13 yang sedianya hendak dibuka setelah Lebaran.
SPBU di Km 13 yang rencananya mulai dioperasikan pada Sabtu (02/04/22), menurut Walikota Balikpapan Rahmad Masud, diprioritaskan untuk antrian solar subsidi. Dengan dioperasikannya SPBU Km 13 itu, diharapkan truk tidak lagi mengantri solar di SPBU dalam kota sehingga mengurangi kepadatan lantas. Seperti diketahui, gegara aktivitas pengisian solar subsidi di SPBU dalam kota, sering memicu antrian yang mengular jauh sehinggga berdampak kemacetan lantas.
“Rencananya SPBU itu akan dibuka setelah Lebaran, namun karena untuk solusi penambahan kuota solar subsidi, SPBU Km13 segera dibuka pada Sabtu depan,” cetus Rahmad.
Rahmad menekankan, peruntukan solar subsidi yang harganya selisih jauh dengan solar industri, ditujukan untuk kendaraan selain dua kategori; pertambangan dan perkebunan. Kendaraan pertambangan dan perkebunan, harus menggunakan solar industri.
“Tapi jika truk/kendaraan perkebunan dan pertambangan yang mengantri solar subsidi, bisa dipidana karena mengambil yang bukan haknya (solar subsidi),” tegas Rahmad.
Walikota Balikpapan yang bergerak cepat menyikapi keluhan sopir akan sulitnya mendapatkan solar subsidi, menilai permasalahan antrian solar subsidi dikarenakan selisih harga solar subsidi dan solar industri terlalu jauh.
“Harga solar subsidi Rp 5500 per liter, sementara solar industri Rp 17 ribu per liter. Jika di luar dari dua ketentuan tadi (pertambangan dan perkebunan) silahkan mengisi solar subsidi,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Demo yang juga Ketua PMII Kaltim, Sainuddin mengatakan, hasil mediasi sopir dengan Walikota Balikpapan menjamin Sabtu (2/3/2022) tidak akan lagi ada antrian kendaraan mengisi solar. Setelah SPBU yang berada di Km 13 Karang Joang dioperasikan, otomatis akan menambah kuota solar subsidi di Kota Minyak.
Ditengarai, distribusi solar subsidi tidak tepat sasaran, karena ikut dikonsumsi oleh dunia pertambangan dan perkebunan. Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pertamina dan DPR RI lantaran kelangkaan solar terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
“Artinya ini sudah jelas kenapa solar langka, bisa jadi ada penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Ini yang kami sayangkan, penegak hukum seharusnya melakukan pengawasan dan penindakan karena sudah jelas terjadi penyelewengan solar subsidi. Apalagi kita tahu, Kaltim adalah lumbungnya aktivitas tambang dan perkebunan,” papar Sainudin.
Lebih lanjut, Sainudin juga juga menanggapi perihal pengawasan terhadap dunia tambang dan perkebunan yang turut menggunakan solar subsidi. Sebab dalam prakteknya, kendaraan pertambangan dan perkebunan tanpa muatan nyaris sulit dikenali pada saat turut mengantri di SPBU.
Sainudin mengatakan, pihaknya menunggu realisasi janji Pemkot tidak akan ada lagi antrian kendaraan di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi, sebagaimana komitmen Walikota Balikpapan pada Rabu (30/03/22). Jika ternyata apa yang dijanjikan tidak terealisasi, Sainudin mengatakan pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan membawa massa lebih besar.
“Hari ini kami mendata ada 250 truk yang turun. Seperti janji kami kemarin pada saat demo sebelumnya membawa 100 truk, untuk sekarang kami lipat gandakan jumlahnya menjadi 250 kendaraan,” pungkas Sainudin. (an/berbagai sumber)
