Samarinda, Busam.ID – Menjelang rencana unjuk rasa 21 April 2026, Kantor Gubernur Kaltim meningkatkan pengamanan. Upaya itu terlihat dari pemasangan kawat berduri hingga penguatan sejumlah fasilitas penunjang keamanan.
Langkah pengamanan yang dilakukan tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga menyentuh aspek fisik. Beberapa bagian pagar yang sebelumnya rusak saat aksi massa kini diperbaiki dan diperkuat agar lebih kokoh.
Proses penguatan dilakukan melalui pengelasan ulang di titik-titik rawan, serta penambahan tiang besi yang ditanam hingga kedalaman hampir dua meter guna meningkatkan daya tahan terhadap tekanan.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menyebut seluruh sisi pagar menjadi fokus pembenahan. “Penguatan kami lakukan mulai dari pondasi, pengelasan di bagian rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Penambahan tiang besi menjadi langkah penting untuk mencegah pagar roboh saat terjadi dorongan massa. “Tiang besi setinggi hampir dua meter kami sambungkan langsung ke pondasi utama, sehingga lebih kuat dan tidak mudah rusak,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk evaluasi dari kejadian sebelumnya, ketika pagar pembatas sempat roboh saat aksi berlangsung. Pemerintah ingin memastikan kondisi tersebut tidak kembali terulang.
Selain penguatan fisik, juga dilakukan simulasi pengamanan bersama aparat gabungan sebagai bagian dari antisipasi menghadapi potensi kerawanan. “Simulasi ini untuk kesiapan pengamanan terkait rencana aksi dari aliansi masyarakat dan mahasiswa,” katanya.
Dalam simulasi tersebut, sejumlah titik strategis dipetakan sebagai area yang berpotensi padat, di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Merapi di sekitar Kantor Bank Indonesia, hingga kawasan masjid di lingkungan Kantor Gubernur.
Pengamanan juga diperluas hingga ke kawasan DPRD Kaltim, dengan penempatan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri di berbagai titik.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.897 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi.
Pemerintah memastikan pengamanan tidak hanya berfokus pada pengendalian massa, tetapi juga menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Aksi diharapkan sesuai direncanakan dapat berlangsung tertib, aman, serta tidak mengganggu ketertiban umum maupun merusak fasilitas publik.
“Harapannya aksi bisa berjalan kondusif dan tidak mengganggu ketertiban umum,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
