Samarinda, Busam.ID – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni. Pesan yang disampaikan Presiden harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pesan Presiden tentu menjadi perhatian kita di daerah. Intinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Hamas -sapaan akrabnya-. Saat memimpin Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8/2026) di Gedung Utama DPRD Kaltim.
Ia menekankan pembangunan daerah harus memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan kebutuhan saat ini.
“Pembangunan yang dilaksanakan juga harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang,” lanjutnya.
Hamas juga menyoroti posisi strategis Kaltim sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam dan kontribusi besar terhadap sektor energi nasional.
Ia berharap kebijakan swasembada energi yang didorong pemerintah pusat turut memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah penghasil.
Menurutnya, Kaltim tidak boleh hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Hilirisasi harus diperkuat agar potensi sumber daya alam mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kaltim selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional. Karena itu, kita berharap kebijakan swasembada energi juga memberikan ruang yang semakin besar bagi daerah, termasuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan empat pedoman yang menjadi landasan kerja Kabinet Merah Putih. Pertama, menjalankan amanat UUD 1945. Kedua, menjaga serta melindungi kepentingan inti nasional, termasuk kekayaan bangsa.
Pedoman ketiga adalah mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sementara pedoman keempat menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan generasi penerus sebagai orientasi utama pemerintahan.
Presiden juga menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam sektor ketahanan pangan. Delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, bawang merah, jagung, telur ayam dan cabai rawit.
Adapun daging sapi, daging kerbau, bawang putih dan kedelai masih terus didorong menuju swasembada. Selain pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada energi sebagai salah satu agenda untuk memperkuat kemandirian nasional.
Hasanuddin menilai arah kebijakan nasional tersebut perlu diterjemahkan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Ia mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah diperkuat agar berbagai program tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kaltim.
Menurutnya, momentum HUT ke-81 RI juga harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa tugas pemerintah adalah menghadirkan pembangunan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan.
“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata. Tugas kita sekarang memastikan masyarakat merasakan pembangunan, memperoleh kesempatan yang lebih baik dan kesejahteraannya terus meningkat,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
