Samarinda, Busam.ID – Penanganan banjir di Kota Samarinda tahun 2022 ini agak berbeda dibanding sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, penanganan banjir tersebar atau per segmen, maka di tahun 2022 ini penanganannya dilakukan tersentral di beberapa kawasan. Demikian penjelasan anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno sewaktu dikonfirmasi media perihal peruntukan anggaran dalam pengendalian banjir dalam APBD 2022.
“Penanganan banjir dalam APBD 2022 ini yang disepakati antara dewan dan pemkot sedikit berbeda. Kalau sebelumnya sering tersebar atau per segmen di setiap titik banjir. Tahun ini lebih tersentral di beberapa kawasan,” jelas Jasno (16/2).
Kawasan yang ditetapkan untuk penanganan banjir tahun ini terang Jasno adalah kawasan Samarinda Kota dan Samarinda Utara. Terutama akses jalan menuju Bandara APT Pranoto seperti Jalan PM Noor atau Jalan DI Panjaitan. Menurutnya, usulan dari pemkot itu jelas lebih bisa memberikan angin segar untuk pembenahan banjir yang lebih masif.
“Kalau per segmen efeknya sedikit. Mending fokus satu titik. Beres di sini, baru pindah ke titik lain,” terangnya.
Untuk penanganan banjir tahun ini pun diplot bakal menyerap hampir 60 persen anggaran pembangunan daerah yang tertuang dalam APBD Samarinda 2022 belum termasuk bankeu (bantuan keuangan).
Lewat bankeu, sambung Politikus PAN Samarinda itu, bisa teralokasikan pembangunan pengendalian banjir di kawasan lain seperti di sisi Samarinda Seberang, Palaran dan Loa Janan Ilir. Mengingat tiga kecamatan itu tidak terkoneksi dengan sistem Sungai Karang Mumus.
“Di tiga kecamatan juga sering banjir dan lumayan tinggi. Mau enggak mau harus bersabar karena bergilir,” akunya.
Sepanjang 2022 bergulir, Komisi III DPRD Samarinda pun sudah menggelar hearing dengan OPD terkait dan meninjau langsung proyek pengendalian banjir yang dikerjakan pada 2021. Hasilnya, memang belum terasa maksimal.
“Banjir masih ada hanya durasi air surut lebih cepat,” akunya.
Dewan pun kini masih menunggu hasil evaluasi dan daftar pengunaan anggaran yang disusun pemkot dan diverifikasi pemprov rampung untuk menyelaraskan pengendalian banjir di kawasan lain yang belum tersentuh tahun ini.
“Umumnya Maret baru ketahuan berapa nilai bankeu yang disetujui dari usulan yang diajukan pemkot,” tutup Ketua DPD PAN Samarinda tersebut. (pkc/an)
