Samarinda, Busam.ID – Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) membantah temuan gambar atau lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sekretariat Program Studi (Prodi) Sejarah FKIP Jalan Banggeris, Samarinda, Senin (1/9/2025) lalu, terafiliasi dengan paham komunis.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unmul, Prof. Moh. Bahzar, menjelaskan, lambang tersebut hanya digunakan sebagai media pembelajaran sejarah politik Indonesia.
“Ketika zaman Soekarno itu ada berapa partai, terus zaman Soeharto berapa partai. Jadi sebenarnya itu merupakan media pembelajaran. Nah ketika polisi datang, lambang itu kebetulan ada di meja,” terang Prof Bahzar, Rabu (3/9/2025).
Dengan begitu, Prof. Bahzar menegaskan keberadaan lambang PKI tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya penganut paham komunis di lingkungan kampus.
Dalam perkembangan kasus terpisah, pihak Unmul melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNMUL akan memberikan bantuan hukum kepada empat mahasiswanya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bom molotov. Universitas juga akan mengupayakan penangguhan penahanan bagi keempat mahasiswa tersebut.
Prof. Bahzar menjelaskan langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab kampus. “LBH dari Unmul menekankan akan kami upayakan bantuan hukum. Mungkin nanti akan kami ajukan ke Polresta terkait penangguhan penahanan,” ujarnya.
Mengenai sanksi akademik, Prof. Bahzar menyatakan pihak kampus akan terlebih dahulu melakukan pembinaan dan mempelajari kasus ini secara mendalam. “Kita akan pelajari dulu dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan,” katanya.
Prof. Bahzar juga menambahkan kejadian ini menjadi evaluasi penting bagi seluruh fakultas di UNMUL. Pihaknya akan meninjau kembali aturan-aturan kampus, termasuk larangan kegiatan malam, untuk mencegah kejadian serupa terulang. “Kita akan pelajari bagaimana ke depan kampusnya. Memang kita ada peraturan, tidak boleh ada kegiatan malam,” pungkas Prof. Bahzar. (zul)
Editor: M Khaidir
