Samarinda, Busam.ID – Tak puas berdemo di depan kantor wakil rakyat DPRD Kaltim di Karang Paci, puluhan siswa dan orangtuanya serta massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP), Selasa (04/01/21) menggeser protes penolakan pemindahan SMAN 10 langsung ke depan Kantor Gubernur di Jl Gajahmada.
Demo yang dilakukan selang sehari aksi yang sama di gedung dewan itu, bahkan meminta Gubernur Kaltim Israan Noor menjelaskan langsung alasan yang rasional ihwal keputusan memindahkan SMAN 10, dari lokasinya sekarang di Jl HAM Rifadin Samarinda Seberang ke Jl Perjuangan Sempaja.
“Kami ingin bertemu Gubernur. Karena selama ini tidak ada alasan yang jelas kenapa SMAN 10 dipindahkan. Jangan sampai ada kepentingan lain di balik Keputusan Gubernur memindahkan SMAN 10 yang tidak rasional ini,” tutur salah satu orangtua murid yang enggan namanya disebutkan.
Orangtua murid tersebut mengimbuh, keputusan Gubernur Kaltim memindahkan lokasi SMAN 10 tidak rasional, karena tiga kecamatan di Samarinda Seberang yakni Palaran, Loa Janan Ilir dan Samarinda Seberang, hanya memilik satu lembaga pendidikan negeri tingkat atas (SLTA) yakni SMAN 10. Terlebih jika merunut hasil putusan MA atas konflik Yayasan Melati, yang memenangkan Pemprov Kaltim sehingga Pemprov berhak atas kelola aset yayasan tersebut.
“Jadi kentara sekali ada apa, koq Gubernur ngotot memindahkan lokasi SMAN 10 sementara kami warga di sana memerlukan sekali posisi sekolah ini tetap di lokasi awal,” cetus pria berperawakan sedang ini.
Sementara Ketua Korlap Aksi M Ali menyebutkan, aksi mereka di Kantor DPRD Kaltim ditanggapi positif Komisi IV yang membidangi dunia pendidikan. Kendati para wakil rakyat di komisi tersebut hanya menjanjikan untuk memanggil Gubernur terkait respon dan klarifikasi pemindahan lokasi SMAN 10.
“Jadi kemarin kami diterima oleh Komisi IV dan mereka sudah janji untuk segera memanggil Gubernur. Untuk waktu pemanggilan itu tidak disebutkan,” terang M Ali.
Aksi yang awalnya mendapat dukungan dari tim pengajar SMAN 10 mengingat sebagian besar tim pengajar juga berdomisili di Samarinda Seberang, saat ini hanya dilakukan pihak siswa dan orangtuanya serta massa dari AMPP. Dari monitor media ini di lapangan, tim pengajar mulai undur dari aksi protes setelah mendapat teguran dan ancaman dari pihak tertentu. Bahkan siswa yang turut menyuarakan protes pemindahan lokasi SMAN 10 pun mulai mendapat intimidasi.
“Tiga tuntutan kami masih sama. Pertama batalkan pemindahan lokasi SMAN 10, kedua meminta Pemprov memerintahkan Yayasan Melati keluar dari lokasi yang menjadi pemicu konflik saat ini, apalagi mengingat putusan MA pihak Yayasan Melati sudah kalah. Ketiga kami meminta Pemprov memastikan sistem pendidikan berzonasi bagi warga Samarinda Seberang Palaran dan Loa Janan Ilir. Jangan sampai kami yang memang memerlukan sekolah itu berlokasi di tempatnya semua yang dikorbankan kepentingan para elit,” tandas M Ali dengan nada gusar. (mm/an)
