Samarinda, Busam.ID– Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026), justru mengungkap persoalan koordinasi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran.
Forum yang dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono bersama Komite II DPD RI tersebut tidak dihadiri Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim.
Ketidakhadiran dua pimpinan tertinggi Pemprov Kaltim itu bahkan mendapat sentilan langsung dari Diaz. Ia mengaku sempat menunggu kehadiran gubernur dan wakil gubernur dalam rapat yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu tersebut.
“Kami juga tadi nungguin gubernur sama wakil gubernurnya nggak ada nih ternyata di sini,” ceplos Diaz usai rapat, Senin (14/9).
Persoalan koordinasi tidak berhenti pada absennya pimpinan daerah. Rakor juga menemukan adanya perbedaan data karhutla yang dimiliki sejumlah instansi.
Komite II DPD RI menyoroti ketidaksinkronan data antara SiPongi, Pusdalops BPBD, Korem hingga pemerintah daerah. Perbedaan angka tersebut dinilai berpotensi menyulitkan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Diaz meminta seluruh data yang dimiliki instansi terkait segera disatukan sehingga tidak ada lagi perbedaan informasi mengenai kondisi karhutla.
“Karena itu perlu ada penggabungan data sehingga benar-benar sinkron, apa yang terjadi di meja adalah sama dengan yang ada di lapangan,” tegasnya.
Selain persoalan data, keterbatasan sumber air untuk pemadaman juga menjadi perhatian. Sejumlah wilayah rawan karhutla diketahui memiliki kendala dalam mendapatkan pasokan air ketika kebakaran terjadi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai menggandeng pihak swasta dalam penyediaan titik air darurat melalui pembangunan sumur bor.
“Tempat dan jumlahnya cukup banyak, dan saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan dalam mendapatkan suplai air,” beber Diaz.
Menurutnya, sejumlah perusahaan yang hadir dalam rakor telah menyatakan kesediaan membantu pembiayaan pembangunan sumur bor. Besaran biaya bergantung pada kedalaman sumber air di masing-masing lokasi.
“Biayanya juga bervariasi tergantung dari kedalaman, mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta tergantung seberapa dalam airnya itu. Saya rasa ketersediaan air menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman ini,” tambahnya.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, turut menyoroti pola penanganan karhutla yang dinilai masih berjalan secara sektoral.
Ia meminta Pemprov Kaltim bersama kementerian, lembaga dan seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi sehingga penanganan tidak dilakukan secara terpisah.
Menurutnya, karhutla bukan persoalan baru dan telah berulang setiap tahun sehingga membutuhkan sistem penanganan yang terintegrasi sejak tahap pencegahan hingga pemadaman.
Komite II DPD RI juga merekomendasikan pembentukan posko terpadu yang ditopang data hotspot secara akurat, termasuk kepastian mengenai luas kawasan hutan dan gambut yang terbakar.
“Ini bukan bencana yang baru kali ini, ini sudah berulang, jadi sudah harus segera terintegrasi penanganannya,” pungkas Badikenita.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim per 12 September 2026, terdapat 900 titik panas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Kutai Timur mencatat titik panas terbanyak dengan 265 titik. Selanjutnya Kutai Kartanegara 206 titik, Kutai Barat 136 titik, Berau 135 titik, dan Paser 117 titik.
Secara kumulatif sejak Januari hingga 12 September 2026, jumlah kejadian kebakaran telah mencapai 1.245 kasus dengan total area terdampak mencapai 5.708,96 hektare. Kebakaran tersebut mencakup kawasan non-hutan maupun kawasan hutan.
Ancaman karhutla juga berpotensi meningkat seiring kondisi cuaca yang masih kering. BMKG memprakirakan curah hujan pada Dasarian II September 2026 berada dalam kategori rendah, yakni 0–20 milimeter.
Di sisi lain, kualitas udara di sejumlah wilayah juga mulai terdampak. Kawasan KIPP IKN tercatat berada dalam kategori Tidak Sehat.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Kaltim bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Polda Kaltim dan unsur terkait lainnya telah menyiagakan personel serta peralatan penanggulangan karhutla.
Pemprov Kaltim juga mengusulkan dukungan kepada BNPB berupa Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli udara hingga operasi water bombing untuk memperkuat penanganan kebakaran, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.(Adit)
Editor: M Khaidir
