Samarinda, Busam.ID – Komitmen Gubernur Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dalam memperluas akses pendidikan tinggi terus diwujudkan melalui Program Gratispol Pendidikan. Hingga 2026 diaebutkan telah menembus angka Rp1,3 triliun dan memberikan manfaat kepada sekitar 105 ribu mahasiswa di Kaltim.
Program tersebut menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemprov Kaltim untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa terbebani persoalan biaya kuliah.
Rudy menegaskan, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai pengeluaran pemerintah, melainkan investasi untuk menyiapkan sumber daya manusia Kaltim di masa depan.
“Gratispol Pendidikan merupakan investasi kita untuk masa depan Kaltim. Pemerintah hadir agar anak-anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya,” tegas Rudy.
Hingga semester ganjil 2026, penerima manfaat Gratispol tersebar di 52 perguruan tinggi di Kaltim. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta.
Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi.
“Yang kita bangun bukan hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga manusia. Karena itu, investasi di bidang pendidikan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita ingin anak-anak Kaltim memiliki pendidikan yang baik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Meski telah berjalan, Pemprov Kaltim memastikan Program Gratispol tetap akan dievaluasi. Pemerintah membuka ruang bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program tersebut.
Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah penerima, tetapi juga mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran hingga dampak bantuan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa.
“Kita ingin Gratispol terus diperbaiki. Bukan hanya dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa,” kata Rudy.
Selain biaya kuliah, kebutuhan mahasiswa selama menjalani pendidikan juga menjadi perhatian. Wacana pemberian dukungan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa kurang mampu akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kita lihat dan evaluasi. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan anak-anak Kaltim bisa kuliah, menyelesaikan pendidikannya, kemudian kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Dampak Gratispol juga dirasakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Sebanyak 1.300 mahasiswa di kampus tersebut tercatat telah menerima manfaat berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan, mengatakan hasil survei terhadap penerima manfaat menunjukkan mayoritas mahasiswa berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan.
Menurutnya, bantuan UKT sangat membantu mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bahkan, mahasiswa baru penerima Gratispol mengaku khawatir tidak dapat melanjutkan kuliah apabila bantuan tersebut dihentikan.
“Mahasiswa baru yang menerima manfaat khawatir putus kuliah jika tidak lagi mendapatkan bantuan UKT,” ujar Raihan saat silaturahmi Aliansi Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kalimantan dengan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Dengan anggaran yang besar dan evaluasi yang terus dilakukan, Program Gratispol Pendidikan diharapkan mampu menjadi salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia Kaltim yang unggul, mandiri dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.(Adit)
Editor: M Khaidir
