Samarinda, Busam.TV – Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) diminta fokus pada pengentasan masalah sosial dan kesehatan masyarakat dalam postur APBD 2022 mendatang. Hal ini ditegaskan, Ketua komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti kepada Busam.tv, Jumat (3/9/2021).
Perempuan yang akrab disapa Puji itu juga menilai, jika permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan menjadi kewajiban utama Pemkot untuk menyelesaikan minimal mengurangi masalah tersebut.
“Sekarang ini masih Covid-19, tentu masalah pendidikan, sosial dan ekonomi pasti berimbas juga ke masyarakat. Jadi pemerintah harus fokus menanggulangi,” ucapnya.
Ia mengatakan, masalah kesehatan selain penanganan Covid-19, layanan kartu BPJS, KIS dan JKN harus tetap menjadi prioritas.
“Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat perlu diperhatiakan oleh pemerintah,” ungkapnya
Ia juga menjelaskan, bahwa Samarinda belum mencapai program pemerintah tentang Universal health Coverage (UHC) dikarenakan persentase peserta jaminan kesehatan masyatakat masih rendah yakni sekitar 69 persen.
“Kalau pencapaian target harus mencapai 98 persen sehingga penerima bantuan iuran (PBI) dapat direalisasikan,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga berharap pemerintah tetap menanggung dana BOS untuk pendidikan tetap berjalan di APBD 2022.
“Insentif guru pun harus diperhatikan, agar proses pembelajaran dapat membaik,” imbuhnya.
Selain itu, Puji juga menyebutkan masalah kemisikinan akibat terdampak Covid-19, kurangnya lapangan kerja, dan pengangguran pun harus turut diperhatikan pemerintah.
“Anak jalanan juga perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Karena data terakhir tercatat Samarinda memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mencapai 20-30 jiwa,” sebutnya.
Puji mengharapkan, agar Pemkot Samarinda tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik saja. Melainkan pembangunan non fisikpun harus diprioritaskan.
“Ini masalah kita semua, perlu dicari solusi bersama menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini,” pungkasnya.(*)(Vicky/Tw)
