Samarinda, Busam.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahlevi meminta kepada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim untuk membuat program skala prioritas agar mampu mencapai kinerja yang maksimal, kendati anggaran diakui minim.
“Seperti program pemberdayaan perempuan, apakah perlu satu kawasan dibuat percontohan yang didorong informasi dan sarana prasarananya, atau program-program skala prioritas lainnya,” kata Reza seperti dikutip dari laman website DPRD Kaltim saat Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat kerja dengan DKP3A Kaltim, Senin (18/4/2022).
Rapat dengan agenda membahas evaluasi program dan anggaran tahun 2021 serta program prioritas DKP3A di tahun 2022/2023.
Dia meminta, DKP3A mengupayakan program yang diminati perempuan yang masih bergelut di dunia prostitusi, sehingga mereka bisa mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan memiliki masa depannya dan keluarga.
Selain itu, politikus Gerindra ini juga meminta agar program pemerintah pusat yakni desa ramah anak dan peduli lingkungan lebih banyak dibentuk di Kaltim.
“Target misal satu tahun bisa berapa desa, nanti buat program yang jelas dan didukung sarana dan prasarananya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menambahkan, masih tingginya kasus kekerasan pada anak dan perempuan khususnya pada pelecehan seksual harus menjadi fokus perhatian yang perlu diselesaikan DKP3A Kaltim.
Menurutnya, keseriusan dalam mengurangi persoalan dimaksud tidak cukup hanya dengan melakukan himbauan dan sosialisasi saja akan tetapi harus melibatkan lembaga lain yang berkaitan agar pesan yang ingin disampaikan bisa tepat sasaran.
“Buat program yang jelas untuk menekan kasus kekerasan seksual dan anak terlantar misalnya mulai dari kampanye dengan melibatkan sekolah dan kementerian agama serta tenaga medis, penyediaan spikolog bagi korban, pendampingan kuasa hukum dan lainnya,” tambahnya.
(adv/diskominfokaltim)
Editor: Redaksi BusamID
