Samarinda, Busam.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyoroti tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) setiap tahunnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Kaltim masih di bawah target nasional sebesar 77,5 persen.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya masalah ini mengingat bahwa pemilu serentak akan segera dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kaltim, pada tahun 2024.
Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk memiliki pemahaman politik yang baik. Pasalnya, generasi muda merupakan kelompok pemilih terbesar setiap tahunnya, yang artinya mereka memiliki peran penting dalam proses demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni saat menghadiri dan menjadi panelis dalam Diskusi Panel Bidang Studi Politik Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 di Lemhanas RI.
Sri Wahyuni menyampaikan harapannya agar generasi muda menjadi aktor yang bertanggung jawab dalam mem-filter berita hoaks dan ujaran kebencian, serta menyebarkan dan menjaga nilai-nilai toleransi dalam persaingan politik.
“Kami berharap generasi muda dapat memberikan kritik yang obyektif terhadap kinerja pemerintah dan calon pemimpin,” harap Sri.
Sri Wahyuni menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga netralitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan menciptakan kondisi yang adil.
“Beberapa faktor penting dalam menjaga keadilan pemilu antara lain penegakan hukum yang adil, netralitas aparat penegak hukum, pengawasan yang netral oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penggunaan sumber daya publik secara adil, serta menghindari intervensi politik yang dapat merusak integritas pemilu,” paparnya.
Menurut Sri Wahyuni, hal ini menjadi indikator keberhasilan pemilu. Dengan mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, pemilu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjaga integritas pemilu, memberikan kepastian hukum, dan menghindari duplikasi dalam pengaturan pemilu.
Tugas yang ada di hadapan kita semua adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, juga memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
“Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi terwujudnya proses demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Kalimantan Timur,” tutup Sri.
(ADV/AK/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor : A Risa
