Samarinda, Busam.tv – Anggota DPRD Kota Samarinda harakan dukungan orang tua pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dimulai di Kota Samarinda September mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda mendukung pelaksanaan PTM di Kota Samarinda setelah PPKM di Samarinda sudah turun ke level 3 yang mana sebelumnya Kota Samarinda masuk dalam daftar PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali.
Puji Astuti menyebutkan jika pelaksanaan PTM di Samarinda sudah bisa dilakukan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 4 Menteri mengenai kebijakan tersebut.
“Kami sih mendukung saja. Karena selama ini Kalau kita sudah level 3. Terus regulasi Pusat memang sudah diperbolehkan untuk PTM yah kita siap, Samarinda siap Kok. Pertama 14 sekolah, habis itu tambah 71 yang sudah siap. Tentu sesuai dengan SKB dari 4 Menteri yah,” ucapnya.
Ia juga menambahkan selain mengacu pada SKB 4 Menteri yang dikeluarkan, hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan bersama ialah keselamatan serta kesehatan anak didik.
“Yang terpenting itu kan keselamatan dan kesehatan anak didik yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Selanjutnya ia menjelaskan selain dari anak didik, aturan dari Pemerintah Pusat juga mewajibkan agar semua tenaga pendidik harus divaksin untuk mewujudkan herd immunity sebelum PTM diberlakukan.
“Kan ada aturan juga dari Pemerintah Pusat kalau guru harus divaksin semua untuk herd immunity sekitar 70 persen. Tapi dari 9000 guru itu masih 2600 yang belum divaksin karena banyak sebab,” pungkasnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan meskipun dari semua siswa yang ada di Kota Samarinda masih ada yang belum mendapatkan vaksin namun menurutnya PTM boleh jika mengacu pada SKB yang telah disepakati.
“Lalu sekarang masalah anak-anak. Dari 160.000 siswa baru berapa persen yang divaksin. Tapi itu sih gak mempengaruhi asal sesuai dengan SKB itu. Kan di dalamnya ada point-pointnya itu, pakai masker, jaga jarak juga ada dan lain sebagainya,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan walaupun semua pertimbangan dan aturan sudah terpenuhi, yang menjadi keputusan terakhir PTM di tangan para orang tua. Para orang yang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan diperbolehkan atau tidak jika anaknya berangkat ke sekolah.
“Keputusan terakhir sebenarnya bukan di pemerintah. Bagaimana orang tua menyiapkan anaknya. Biarpun pemerintah sudah siap kalau orang tua tidak percaya sama pihak sekolah atau pemerintah otomatis anaknya tidak akan diperbolehkan ke sekolah,”tutupnya.(*)(Kaka Nong/Tw)
