Samarinda, Busam.Id – Agaknya pandemi covid-19 ikut berdampak terhadap penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2022. Nampak dari pembahasan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim Kamis (25/11), di mana terjadi penurunan jumlah RAPBD 2022 dibanding APBD 2021.
Jumlah RAPBD 2022 yang akan disahkan akhir bulan ini, menurun sebesar Rp114,41 Milyar dibanding APBD 2021.
Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim yang beragenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2022, sidang dewan menetapkan RAPBD Kaltim 2022 sebesar Rp 11,50 Triliun.
Dibandingkan dengan APBD TA 2021 sebesar Rp 11,61 T, nampak penurunan Rp 114,41 Miliar atau 0,98 persen.
Rapat bertempatkan di ruang lantai 6 kantor DPRD Kaltim itu, menurut Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang diwawancarai usai paripurna, berisi penyampaian Nota Keuangan APBD Kaltim TA 2022.
Setelah penyampaian nota keuangan tersebut, rangkaian pengesahan APBD Kaltim 2022 itu akan dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum masing-masing Fraksi DPRD Kaltim Jumat (26/11) pagi, disambung Pandangan dari Pemprov Kaltim pada malam harinya.
“Proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2022 ini terus dikebut. Karena sesuai aturan yang ada, kita punya waktu sampai akhir November ini RAPBD sudah disahkan sebagai APBD 2022,” jelas Makmur.
Dikatakan, meskipun ada penurunan pendapatan dari tahun lalu dari segi jumlah keseluruhan, mantan Bupati Berau ini mengungkapkan jika komposisi anggaran Kaltim tahun ini dalam kategori baik.
Dibanding dengan provinsi lain, menurut Makmur Kaltim harus bersyukur bisa menetapkan APBD dengan nominal tersebut, mengingat pandemi covid-19 yang berdampak luar biasa pada sisi ekonomi sosial masyarkat.
Komposisi APBD 2022 turun tidak sampai 1 persen dari tahun sebelumnya terang Makmur, turut disuport kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. PAD Kaltim dalam RAPBD 2022 berada di angka Rp 6 Triliun, sementara tahun lalu PAD Kaltim hanya berkisar Rp 5 Triliun.
“Jadi selama pandemi ini, PAD kita sudah bisa meningkat Rp 1 Triliun. Kalau sebelumnya, persentasi APBD banyak Dana Transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) daripada PAD. Jadi sebenarnya kalau dihitung dari Sumber Daya Alam (SDA), selama ini sumber keuangan daerah kita cenderung lebih banyak dari bagi hasilnya,” imbuh Makmur.
Menurut pria yang tengah digoyang kepemimpinannya di lembaga legislatif ini, menimbang situasi ke depan setelah benar-benar pulih dari pandemi, seharusnya Kaltim mampu meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.
“Jadi kita tidak ada ragu lagi dalam penyusunan anggaran, jika PAD berada pada nominal terbesar dibanding sumber keuangan daerah lainnya. Sebab jika APBD kita ketergantungan pada jumlah Dana Bagi Hasil (DBH), akan sangat rawan dalam prosesnya,” pungkas Makmur. (aji/an)
