Samarinda, Busam.ID – Terbatasnya lapangan kerja sementara lulusan dunia pendidikan banyak yang menganggur, tak ayal menimbulkan keprihatinan luas. Terutama bagi para pemikir dan pengambil kebijakan negeri ini.
Tak hanya itu, masalah lain yang kerap dikeluhkan adalah kesempatan mendapakan pendidikan yang sama masih terbatas di negeri ini. Masalah itu disebabkan banyak hal, mulai dari faktor kondisi geografis, ekonomi sampai budaya.
Alhasil, potensi- potensi anak bangsa yang sebenarnya bisa menjadi bintang turut mengharumkan nama negara, menjadi stag pada posisi tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Pendapat itu dikemukakan Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, di sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Tinggi di Abad 21 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi Non Vokasi di Kalimantan Timur.
Kegiatan di hari Sabtu (12/8) ini, merupakan kerjasama Komisi X DPR RI dengan Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa, Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI.
Kegiatan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini, diikuti tak kurang dari 100 orang kepala program studi, pengelola kurikulum dan para dosen di perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
Kegiatan yang juga dihadiri Sri Suning Kusumawardani (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek RI), Nur Masyitah Syam (Subkoordinator Gugus Tugas Kurikulum dan Capaian Pembelajaran, Direktorat Pemebelajaran dan Kemahasiswaaan, Ditjen Diktiristek), menampilkan pembicara Dewi Wulandari (Koordinator Pembelajaran), Ghozali (Wakil Rektor I UMKT), serta narasumber Syamsul Arifin (Institut Teknologi Sepuluh November/ ITS), Bagus Jati Santoso (Institut Teknologi Sepuluh November/ITS) dan Mobinta Kusuma (Universitas Pancasakti Tegal).
Sri Suning dalam sambutannya mewakili Mendikbudristek menyampaikan, bahwa Kemendikbudristek RI telah melakukan sejumlah langkah dalam transformasi pendidikan tinggi, satu diantaranya dengan MBKM. Kurikulum ini memungkinkan mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar kampus. Seperti melalui pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, mengajar di sekolah dan kegiatan pembelajaran di luar kampus lainnya.
“Sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman dan kompetensi di luar program studinya, yang akan memberikan dampak baik dalam pengembangan sumber daya manusia. Dampak positif yang terlihat saat ini adalah, mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan di luar kampusnya mendapatkan kesempatan bekerja lebih cepat dan gaji yang lebih baik. Sehingga dampak positif ini harus terus didorong, dengan kolaborasi dari banyak pihak,” papar Sri Suning.
Sementara itu, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa tantangan terkini perguruan tinggi adalah terkait daya serap lulusannya, tidak selarasnya kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri, juga permasalahan pemerataan kesempatan belajar dalam rentang geografi maupun strata sosial.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan, jika regulasi MBKM dikeluarkan sebagai sebuah terobosan kebijakan dalam upaya menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, sekaligus ruang inovasi untuk menjawab permasalahan perguruan tinggi diantaranya dalam meminimalisir pengangguran terdidik agar lebih siap kerja, termasuk sebagai upaya mensinergikan link and macth antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri.
“MBKM yang diikuti oleh sekitar 117.050 mahasiswa se-Indonesia diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang fleksibel dan berkualitas sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa” tegasnya.
Hetifah menyebut, bahwa beberapa hal yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi diantaranya tentang penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel untuk dapat memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam aktualisasi kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan, juga bagaimana mengembangkan sistem MBKM yang terintegrasi dengan sistem akademik di perguruan tinggi.
“Sehingga untuk mewujudkan kemandirian yang lebih baik diperlukan kurikulum adaptif dan kolaboratif yang sesuai dengan dunia usaha dan industri” tutupnya. (Zul)
Editor : A Risa
terimakasih infornya menarik