Samarinda, Busam.ID — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengingatkan, di era digital dan serba cepat saat ini, pemerintah daerah tak punya pilihan lain selain bertransformasi secara digital.
Tujuannya jelas, yakni efisiensi birokrasi dan optimalisasi keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Seno saat membuka High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rakor Retribusi Daerah di Hotel Blue Sky, Balikpapan, beberapa waktu lalu.
“Digitalisasi adalah keniscayaan. Bukan hanya soal aplikasi, tapi menyangkut pola pikir, budaya kerja, dan cara kita melayani masyarakat,” jelasnya.
Seno Aji, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim, mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas digitalisasi dari hulu ke hilir. Tak hanya pada pendapatan, tetapi juga dalam setiap lini pengeluaran dan belanja daerah.
“Kita ingin proses pembayaran pajak dan retribusi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Ini hanya bisa tercapai kalau semua OPD berkomitmen kuat,” sampainya.
Ia menyebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tulang punggung digitalisasi yang kini wajib dioptimalkan oleh seluruh OPD. SIPD tidak sekadar alat, melainkan platform strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan SIPD, pengelolaan data keuangan bisa dilakukan secara online dan real time, sehingga proses monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Kita harap semuanya terintegrasi. SIPD menjadi jembatan antara pemda, pusat, dan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, integrasi sistem juga akan menciptakan kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi, dan meminimalisir potensi kebocoran anggaran.
Seno Aji menegaskan, keberhasilan digitalisasi tak hanya diukur dari aplikasi yang dipakai, tapi dari kolaborasi lintas sektor yang solid dan mindset para pelaksana yang mau berubah.
“Ini momentum kita berbenah. Bukan hanya bekerja lebih cepat, tapi juga lebih bersih dan transparan,” tutupnya.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
