Samarinda, BusamID – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengaku prihatin atas peristiwa bertambahnya korban tewas di lubang bekas tambang batu bara di daerah ini.
Total korban tewas di lubang eks tambang batu bara di Kaltim sebanyak 41 orang. Teranyar, korban meninggal dunia adalah seorang bocah asal Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.
Sebelum ditemukan tewas mengambang di lubang eks tambang batu bara tersebut, korban yang masih duduk di bangku kelas III SD itu sempat dilaporkan menghilang sejak Sabtu (8/10). Setelah sehari dilaporkan menghilang, bocah tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di lubang bekas tambang batu bara pada Minggu (9/10) pagi. Samsun menyayangkan insiden kematian anak di lubang tambang batu bara kembali terjadi. Sebab peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi, namun sudah puluhan kali.
Menurutnya, kejadian itu disebabkan karena semakin bebasnya aktivitas penambangan. Ditambah para penambang kini mengabaikan sistem pertambangan yang baik, yakni seperti dengan tidak melakukan reklamasi setelah selesai melakukan aktivitas penambangan.
“Kami prihatin terkait dengan insiden yang terjadi itu, mestinya ini ada pencegahan sistematis. Tidak mau menuduh itu lubang tambang yang mana-mana, tapi semua lubang tambang yang tidak direklamasi, berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ungkap Samsun melalui keterangannya, Senin (17/10).
Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Samsun meminta kepada seluruh pemilik perusahaan tambang batu bara untuk memasang safety di semua lubang bekas tambang, seperti memasang pagar atau imbauan larangan untuk tidak berenang di kawasan tersebut. Selain itu, politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan lubang tambang. ”
Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan diimbau kepada penambang untuk memberikan safety, karena lubang tambang itu pasti ada, di gali pasti ada lagi lubangnya, minimal diberikan peringatan atau pagar,” ucapnya.
Dia juga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak tegas pemilik perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi.
“Karena ini sangat berbahaya, itulah akibat dari aktivitas tambang di negara kita ini. Coba dilakukan tindakan tegas, semua tambang ilegal harus diberantas. Kami di DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan saja, terkait langkah penindakan itu ranahnya aparat penegak hukum dan instansi terkait,” tegasnya. (MCR/ADV/DPRDKaltim)
Editor: BusamID
