Samarinda, Busam.Id – Sebagaimana umumnya dialami daerah lain, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Ekonomi melamban diikuti banyaknya pemutusan hubungan kerja, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Sementara harga kebutuhan pokok pelan tapi pasti mulai merayap naik. Tak pelak, tingkat kemiskinan melonjak. Samarinda juga mengalami peningkatan jumlah angka kemiskinan warganya.
Dari data yang dihimpun media ini, jumlah penduduk dengan ekonomi dalam kategori miskin, di tahun 2020 di mana pandemi mulai berlangsung, mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di tahun kedua pandemi 2021 ini, jumlah penduduk miskin mencapai 4,99 persen dari total populasi warga Kota Tepian. Persentasi itu setara dengan jumlah 42.840 jiwa. Sementara di tahun 2020 angka kemiskinan 4,76 persen atau 41.920 jiwa. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 4,59 persen atau sebanyak 39.795 jiwa. Diketahui jumlah keseluruhan penduduk Samarinda sebanyak 827.994 jiwa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda, Ananta Fathurrozi mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk miskin disebabkan pandemi Covid-19. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) pun terjadi sehingga perputaran ekonomi jadi melamban.
“Sementara untuk saat ini tercatat masih ada 43 ribu warga yang berada di bawah garis kemiskinan,” ungkap Ananta kepada awak media, Kamis (16/12/21).
Dijelaskan Ananta, lewat Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Samarinda juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah memetakan dan menyusun beragam langkah untuk mengurangi angka kemiskinan.
Langkah-langkah itu meliputi mengurangi beban pengeliaran jaaminan pengamanan sosial, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan menyineegikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah dan pusat.
“Langkah-langkah dari TKPK itu menyambung dengan 10 program unggulan wali kota dan wakil wali kota, yang banyak berfokus pada pertumbuhan ekonomi,” tambah Ananta.
Demi terealisasinya langkah-langkah tersebut, Ananta menyebutkan, harus melakukan pendataan akurat dan tepat terlebih dahulu. Data yang dimaksud itu pun saat ini tengah dalam proses perhimpunan secara digital melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan itu dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda bersama OPD-OPD lainnya yang terkait.
“Saya contohkan tadi, dari 10 program unggulan salah satunya wali kota mau ada 10.000 start up. Itu jadi upaya kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kami butuhkan adalah data valid, data 43 ribu warga miskin itu jadi data utama yang akan kami gunakan,” lanjutnya.
Namun, seandainya target 10.000 start up bisa terealisasi, Ananta menyebut hal itu baru bisa meminimalisasi sekitar seperempat dari total garis kemiskinan di Samarinda.
“Dengan tim TKPK ini ke depan, kami akan lebih maksimal dalam penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya optimis. (aji/an)
