Jokowi : Pemilu Tetap Sebagaimana Jadwalnya
Samarinda, BusamID – Setelah vakum dua tahun akibat pandemi, aksi mahasiswa bergeliat kembali dengan momentum kenaikan harga dan tuntutan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal (tidak ditunda). Aksi demontrasi yang digawangi Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam), Senin (11/04/22) merupakan yang ketiga kali dalam kurun dua bulan terakhir. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahakam, menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar.
Dalam aksinya, perwakilan massa secara bergantian menyampaikan orasi politik serta tuntutan. Humas aksi, Hasbi Mo’a menyebutkan, organisasi yang tergabung dalam aliansi tersebut sebanyak 59 lembaga/organisasi internal dan eksternal kampus, dengan jumlah massa sekitar 2.000 orang.
Hasbi menyebutkan tuntutan dalam aksi kali ini, masih seperti sebelumnya. Aksi yang mereka lakukan hari ini untuk mempertegas tuntutan mereka sebelumnya.
Pertama, menolak dan membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax yang sebelumnya berkisar Rp9.000 menjadi Rp13.000 per liter. Kedua, menolak dan membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya dari 10 persen menjadi 11 persen. Ketiga, menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 mendatang.
Mereka berharap dan meminta pemerintah agar segera menurunkan harga BBM jenis pertamax dan menurunkan PPN pada kisaran sebelumnya. Menurutnya, kebijakan menaikkan BBM dan PPN justru membebani masyarakat, padahal perekonomian masyarakat baru saja bangkit setelah dua tahun dilanda pandemi Covid-19.
Karena itu, mereka berharap agar pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Kami berharap kenaikan BBM dan PPN ini bisa dikaji ulang sehingga bisa dikembalikan seperti semula, karena ini sungguh membebani masyarakat,” kata Hasbi saat diwawancarai awak media di lokasi aksi.
“Harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal pemulihan ekonomi, bukan malah memberatkan masyarakat dengan menaikan harga BBM dan PPN serta kebutuhan pokok lainnya,” sambungnya.
Massa aksi juga menilai isu perpanjangan masa jabatan presiden seolah-olah dilakukan secara terstruktur dan sistematis, bahkan dinilai melanggar konstitusi negara serta mencederai demokrasi.
“Jadi kami melihat isu perpanjangan masa jabatan presiden ini seolah-olah terstruktur dan sistematis. Baik yang dilakukan oleh kalangan Ketua Parpol , maupun oleh para menteri-menteri yang ada di Kabinet,” ungkapnya.
Karena itu, mereka meminta kepada DPRD Kaltim sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut kepada DPR RI dan Presiden Jokowi. DPRD Kaltim diminta menyatakan sikap tegas terhadap kondisi kekinian, juga menolak perpanjangan masa jabatan serta penundaan Pemilu.
“Kami masih percaya DPRD adalah wakil rakyat. Karena itu masyarakat Kaltim meminta kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” terangnya.
Dalam aksi tersebut, nampak belum ada satu pun anggota DPRD Kaltim yang datang menemui massa aksi yang terus menyampaikan orasi politik.
“Kami tegaskan, ketika DPRD Kaltim tidak menemui kami dan tidak menerima tuntutan kami, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Sementara itu, terkait tuntutan agar Pemilu tidak ditunda yang disuarakan secara nasional, Presiden Jokowi sudah menanggapi bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal.
Dikutip dari detikNews, Presiden Jokowi telah menegaskan kepada sejumlah menteri dan partai politik agar pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang serta jangan ada lagi wacana penundaan Pemilu, sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 sebagaimana jadwalnya,” ungkap Jokowi.
“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” tegas Presiden RI yang berperawakan paling ramping ini. (an/kkc)
