Samarinda, Busam.ID – Meskipun kendala dengan para pedagang Pasar Pagi sudah menunjukkan titik terang teratasi, masalah revitalisasi Pasar Pagi kini menghadapi tantangan, dengan penolakan 48 ruko pemilik SHM yang tempat usaha mereka masuk perencanaan lahan revitalisasi pasar dengan desain baru.
Salah satu pemilik ruko, sebut sebagai A, menyampaikan ketidakpuasannya kepada media Busam.ID pada Rabu (27/12/23).
Ia mengungkapkan, bahwa sebelumnya 48 pemilik SHM ini tidak pernah diajak berdiskusi terkait rencana revitalisasi.
Desain final muncul tanpa keterlibatan mereka, dan baru-baru ini, tepatnya 20 Desember 2023, mereka diundang ke rapat dan ditawarkan dua opsi terkait nasib ruko mereka.
“Pertama, kami disuruh pindah masuk ke dalam gedung Pasar Pagi, lapak 2 lantai ukuran 4×10, namun statusnya turun dari SHM menjadi SHGB di atas HPL, kan rugi tidak bisa ditinggali, belum lagi dari segi bisnisnya. Opsi kedua, dijual ke Pemerintah yang kita tahu ya pasti harganya jauh di bawah harga pasar lah,” jelas A.
Ia juga menyampaikan kebingungan dan ketidakpuasannya terhadap opsi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Dirinya menyayangkan bahwa seolah-olah tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan revitalisasi sejak awal.
A mengungkapkan kecurigaannya terhadap ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan ini.
Ia menyoroti fakta bahwa masalah pemilik SHM tidak pernah dipublikasikan secara luas dan lebih awal sebagaimana halnya dengan pedagang Pasar Pagi. A menyatakan keinginannya, ia dan 47 pemilik ruko lainnya untuk berdiskusi langsung dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Hal ini lantaran karena rapat yang berlangsung tanggal 20 Desember 2023 lalu, tidak dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda.
“Jangan-jangan ada yang main di balik ini semua kan? Bisa saja Pak Andi Harun tidak tau kalau ada SHM yang terkena dampak. Jadi ya untuk saat ini kita mau ketemu dengan Pak Andi kalau bisa untuk bahas hal ini, karena seluruh pemilik SHM ini, menolak dengan tegas untuk melepas ruko-rukonya,” ungkap A.
Sementara itu, tim Busam.ID mencoba menghubungi BPKAD Kota Samarinda namun belum mendapatkan penjelasan yang konkrit melalui pesan Whatsapp.
“Nanti dulu ya, itu masih perlu diskusi panjang,” ucap seorang penjabat di BPKAD.
Dengan adanya permasalahan baru ini, revitalisasi Pasar Pagi Samarinda menghadapi tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi dan dialog lebih intensif antara pemerintah dan pemilik ruko.
Kejelasan dan keterlibatan seluruh pihak dalam proses ini menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. (RYAN)
Editor : A Risa
