Samarinda.Busamtv.co.id-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hj Padilah Mante Runa, nampak geram dengan terbatasnya suplai vaksin dari pemerintah pusat untuk Provinsi Kaltim. Ia berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kaltim untuk vaksin Covid-19.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kaltim melalui zoom meeting pada Jumat pagi (16/7/2021).
“Kaltim ini darurat untuk kasus Covid-19. Kami minta agar seluruh anggota Komisi empat mendesak anggota DPR RI dari Kaltim untuk meminta pemerintah pusat, agar memprioritaskan pemenuhan vaksin bagi masyarakat Kaltim. Bayangkan dropping vaksin untuk Kaltim sangat rendah, dan hanya Kaltara dalam regional Kalimantan yang dibawah kita,” tegas Padilah dalam zoom meeting seraya menambahkan bahwa disaat regional Kalimantan lainnya dapat jatah 3000 sampai 5000 vaksin, Kaltim hanya mendapat 1.120 pada Juli Ini.
Turut hadir dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV, Rusman Ya’qub tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Dampak Bencana (BPDB) Kaltim Yudha Pranoto, Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartati Rasyid, Sekretaris Komisi IV, Salehudin, anggota Komisi IV Puji Setyowati dan Fitri Maisyaroh.
“Kami akan bergerak bersama, dengan kekuatan masing-masing anggota komisi untuk bersatu menggerakkan melalui fraksi-fraksi sampai ke tingkat pusat demi pemenuhan vaksin Covid-19 di Kaltim. Terlebih saat antusiasme masyarakat tinggi seperti ini, harusnya jangan sampai terjadi kekosongan,” tegas Rusman menanggapi pernyataan Kadis Kesehatan Kaltim, Hj Padilah.
Lebih jauh Padilah menyampaikan, untuk vaksinasi ini selain kendala kekosongan di tingkat pusat adanya perusahaan-perusahaan tertentu yang melobi ke pusat hingga mengambil jatah vaksin untuk masyarakat umum menjadi berkurang.
“Padahal vaksin ini sudah jelas data dan sasarannya, di Puskesmas sudah ada, tujuan dan sasarannya sudah ada, namun ada saja perusahaan yang merasa dekat dengan pusat melakukan lobi dan memaksakan mendapat dari Puskesmas yang akhirnya masyarakat kehabisan, hal ini sangat disayangkan,” terang Padilah lagi.
Ia juga menekankan untuk mengatasi pandemi, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatasi hulunya dengan tidak bosan-bosannya sosialisasi kepada masyarakat bahwa 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) harga mati.
Sementara, Rusman Ya’qub juga menyoroti penanganan Covid-19 yang seakan hanya dibebankan dan menjadi ranahnya Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 saja, padahal semua elemen memiliki tanggung jawab bersama.
“Saya melihat belum jadi gerakan bersama untuk seluruh ASN. Mestinya seluruh aparat biokrasi terbekali dan semua ikut bekerja mensosialisasikan Prokes ini. Ikut peduli, saling bahu membahu. Kami juga berharap posko-posko tidak sekedar didirikan, tapi benar-benar beropersi dan fungsional, dengan dukungan biaya operasional, karena selama ini keluhan, RT tidak bisa menjalankan karena tidak ada biaya operasioal,” tegasnya.
Sebelumnya, Padilah pernah menjelaskan kepada media, sampai saat ini distribusi vaksin dari Kemenkes dilakukan setiap kurang lebih 2 minggu sekali. Berdasarkan data cakupan vaksinasi Covid-19 yang dihimpun Dinkes Kaltim, per 12 Juli 2021, untuk sumber daya manusia di sektor kesehatan telah mendapatkan 30.960 dosis tahap 1 dan 28.085 dosis tahap 2 dengan target vaksinasi 28.218. Kemudian, vaksinasi lansia dosis 1 mencapai 18,03 persen dan dosis 2 sebanyak 13,68 persen, sedangkan capaian vaksinasi petugas pelayanan publik untuk dosis 1 mencapai 97,83 persen dan dosis 2 sebesar 51,29 persen dengan target capaian masing-masing sebanyak 284.193 orang. Adapun, untuk masyarakat rentan dan umum, capaian vaksinasi baru mencapai 4,63 persen untuk 91.404 dosis 1 dan sebanyak 29.570 dosis 2 atau 1,5 persen dari 1.975.055 target sasaran vaksinasi.
Dengan demikian, cakupan vaksinasi sebanyak dosis 1 mencapai 14,23 persen atau 365.960 dosis dan capaian dosis 2 sebanyak 9,42 persen atau 242.279 dosis dari target sasaran vaksinasi sejumlah 2.571.659 orang. Sebagai informasi, pemerintah pusat telah meningkatkan status 15 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro diperketat menjadi PPKM Darurat. Khusus di Kaltim, terdapat tiga daerah yaitu, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau dinyatakan berstatus PPKM Darurat oleh pemerintah pusat.(*)(Hms/Don/Tw)
