Samarinda, Busam.ID – Tak jelas kelanjutan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) se-Kaltim ngeluruk Komisi IV DPRD Kaltim. Mereka mengadu dan mempertanyakan status pelaksanaan POPDA 2021, terkait persiapan yang sudah dilakukan setiap daerah.
Aspirasi Dispora seluruh kabupaten/kota di Kaltim itu ditanggapi sigap Komisi IV dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Selasa (23/11) bertempat di gedung E lantai 1 Komplek DPRD Kaltim.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV Rusman Yaqub, juga dihadiri Kadispora Kaltim Agus Tiannur selain seluruh Kepala Dispora Kabupaten/ Kota di Kaltim.
Diketahui Popda seharusnya dilaksanakan pada 20 November 2021 saat ini, namun karena tidak ada kejelasan dari Pemprov Kaltim maka Pemkab Paser selalu tuan rumah urung melakukan Pembukaan Popda.
Ditemui seusai rapat, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin mengungkapkan, bahwa terjadi miskoordinasi antara Dispora Kaltim dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Diketahui BPKAD tidak menyiapkan anggaran terkait gelaran Popda ini.
“Popda ini terancam batal karena pemerintah dalam hal ini BPKAD tidak sepenuhnya mendukung, sehingga belum diselenggarakan sampai sekarang,” ungkap Jawad.
Hal ini pun sebenarnya imbas dari tak disahkannya Raperda APBD – P 2021 Kaltim, yang digantikan dengan terbitnya Peraturan Kepala Daerah (PERKADA). Seharusnya anggaran pelaksanaan Popda ini berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah – Perubahan (APBD – P) 2021.
“Juga imbas dari tidak disahkannya APBD Perubahan, karena di dalamnya (APBD-P 2021) Dispora sudah menyusun program. Tapi apa daya jika tidak didukung anggaran,” papar politisi dari Partai Amanat Nasional ini.
Ungkapan kekecewaan pun datang dari Dispora Kabupaten/Kota, seperti disampaikan oleh Ahmad Aznem selaku Kadisporapar Kota Bontang. Bahkan pihaknya pun sudah mengeluarkan anggaran persiapan sekitar 1 Milyar rupiah untuk para atlet, seperti tahapan proses seleksi, Training Center (TC) sampai dengan pembelian Jersey Kontingen serta Uang Muka Transportasi ke Kabupaten Paser.
“Semua Kabupaten/Kota sudah siap untuk bertanding, bahkan daerah sudah mengeluarkan anggaran untuk persiapan. Kami sudah belikan baju kontingen, vitamin untuk atlet dan uang muka untuk akomodasi ke Paser,” ungkap Ahmad dengan nada kecewa.
Pihak Kabupaten/ Kota pun meminta kejelasan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dispora Kaltim, apakah Popda ini diundur ke tahun 2022 atau dibatalkan. Mengingat Kabupaten/ Kota hanya menganggarkan Popda pada tahuh 2021 ini.
“Kami minta kejelasan, kalau dibatalkan harus ada pemberitahuan resmi sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran di daerah,” tegas Ahmad.
Ia pun dengan berat hati mengungkapkan, apabila Popda diundur ke tahun depan, maka Kabupaten/ Kota kemungkinan besar tidak akan hadir. Karena tidak memiliki anggaran terkait Popda di tahun 2022 mendatang.
“Kalau di tahun depan ya dengan berat hati kami tidak bisa ikut, karena anggaran hanya dianggarkan di tahun ini,” paparnya.
Kepala Dispora Kaltim Agus Tiannur pun turut memberikan klarifikasi, diakuinya memang terjadi miskoordinasi dengan pihak BPKAD. Ia pun dalam waktu dekat berencana akan melakukan rapat dengan Gubernur dan BPKAD terkait dengan keputusan pelaksanaan Popda tahun 2021 ini.
“Besok akan kami rapatkan dulu, jadi belum bisa disimpulkan apakah POPDA ditunda atau dibatalkan,” sahut Agus singkat. (aji/an)
