Samarinda, Busam.ID – Pada Rabu, (9/8/23) WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalimantan Timur, menerima Kunjungan dari Komnas HAM Republik Indonesia untuk membahas Konflik Agraria yang ada di Kalimantan Timur.
Kunjungan ke Kantor WALHI Jl Ratindo Raya AW Syahranie ini melibatkan Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, yang berfokus pada penyelesaian konflik agraria dan strategi penanganannya di Kaltim.
“Strategi yang diusulkan adalah melibatkan semua pihak terkait, kementerian dan lembaga, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk memastikan pendekatan holistik dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut,” ucap Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kaltim di sela pertemuan pukul 15.00 Wita sampai 17.00 Wita.
WALHI turut mengapresiasi upaya pemerintah yang memilih Kalimantan Timur sebagai satu di antara provinsi yang berperan dalam mencari solusi untuk konflik agraria.
“Namun, kami juga mengakui bahwa masih ada kendala yang harus dihadapi dalam proses ini,” paparnya.
Tantangan utama adalah persoalan penguasaan tanah yang belum terselesaikan. Pemerintah sebelumnya tidak serius menangani masalah ini, terutama karena adanya tekanan dari sistem hukum.
Meskipun sekarang ada ruang bagi masyarakat untuk menolak, seringkali mereka dianggap sebagai kriminal dan ditahan.
“Hal ini memunculkan ketidakadilan di mana masyarakat yang seharusnya memiliki hak atas tanahnya justru menghadapi hukuman karena menentang kebijakan yang merugikan mereka,” terangnya.
Dalam upaya untuk merumuskan strategi penyelesaian yang tepat, kesepakatan dicapai untuk melakukan kunjungan lapangan sebelum Oktober mendatang.
Selama kunjungan ini, diharapkan data dan informasi akurat dapat dikumpulkan untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi.
Selain itu, WALHI Kaltim juga mengingatkan pentingnya konsultasi publik terkait perubahan yang akan dilakukan.
Dalam konteks ini, Badan Otoritas diharapkan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dan tidak ada intimidasi yang terjadi.
“Kami mengutuk segala bentuk intimidasi dan mendesak pemerintah untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban intimidasi,” ucap Fathur.
Diskusi juga mencakup pembebasan wilayah terkait proyek besar, Ibu Kota Nusantara. Meskipun beberapa desa setuju untuk melepaskan lahannya, masih ada masyarakat yang menolak.
“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tersebut dan menjamin bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian akibat penolakan terhadap tawaran yang diberikan,” tambah Fathur.
Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama.
Dengan melibatkan semua pihak dalam proses perundingan dan negosiasi, diharapkan hasil yang memuaskan dapat dicapai. WALHI Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung upaya penyelesaian konflik ini dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik. (Ryan)
Editor : A Risa
