Samarinda, Busam.ID – Rupanya semakin padat suatu daerah, makin tinggi pula keausan infrastrukturnya. Meski pembangunan fisik Kota Samarinda sudah berlangsung sejak lama, ternyata warga Kota Tepian masih banyak yang mengeluhkan masalah infrastruktur.
Keluhan warga Kota Tepian terhadap infrastruktur itu, terungkap dari hasil reses terakhir (periode 2021) anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Samarinda.
Dalam Rapat Paripurna ke-27 Senin (8/11) lalu, anggota dewan dapil Samarinda menyampaikan aspirasi yang mereka tangkap di lapangan. Setelah dibahas, rapat dewan memutuskan 6 kelurahan yang memiliki masalah mendesak untuk dimediasi penanganannya.
Ke-enam kelurahan itu menurut Jawad Sirajuddin, sebagai jubir hasil rapat, terdiri Sidomulyo, Sambutan, Sidodamai, Karang Anyar, Dadi Mulya dan Kelurahan Masjid.
Hasil rapat dewan berkenaan reses terakhir 2021 ini, disimpulkan sebagai berikut. Kelurahan Sidomulyo, masyarakatnya berharap perbaikan jalan dan drainase di Jl Bukit Rumbia 1 dan 2.
Kondisi drainase di lokasi tersebut perlu peningkatan sehingga mampu menampung volume air ketika hujan maupun pasang sungai.
Sementara kondisi jalan, akibat sering jadi langganan banjir, infrastruktur media penghubung antar kawasan itu rapuh dan gampang berlubang, sehingga perlu sering pengaspalan ulang agar tak membahayakan warga yang melintas.
Keluhan jalan rusak yang sama juga disampaikan masyarakat Sambutan. Warga Sambutan berharap perbaikan jalan di lingkungan mereka segera dilakukan, mengingat akibat jalan berlubang, sering memicu kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.
Senada urusan jalan, di Kelurahan Dadi Mulya tim reses dewan menyerap aspirasi tentang semenisasi. Pertimbangan warga Dadi Mulya, jalan merupakan sarana vital dinamika masyarakat, sehingga kondisinya berpengaruh langsung pada banyak aspek kehidupan.
“Untuk Kelurahan Karang Anyar, masyarakatnya mengusulkan bantuan Dana LPM, FKPM dan Karang Taruna. Sebab sejak tahun 2018 mereka tidak mendapatkan dana tersebut. Juga usulan mobil ambulans dari warga RT 16 dan sekitarnya,” papar Jawad.
Berbeda dengan Kelurahan Masjid. Di sini masyarakatnya mengeluhkan fasilitas air bersih yang kurang lancar. Tak jarang, air PDAM baru mengalir pada saat tengah malam.
“Malah terkadang empat hari sekali air PDAM baru mengalir. Masalahnya, pipa PDAM di Kelurahan Masjid belum ada penggantian yang lebih besar, padahal pemakainya banyak,” tutur Jawad.
Di Kelurahan Sidodamai, masyarakat mengeluhkan tanah longsor di Jl Damai Gg Intifadah yang disebut dampak pembangunan perumahan di sekitar lokasi tersebut.
“Tanah longsor di Sidodamai menurut hemat kami, harus segera ditangani, karena dikhawatirkan berimbas pada pergeseran permukaan atau amblas bangunan di sekitarnya. Makanya dewan perlu segera memperjuangkan masalah ini ke Pemerintah Kota Samarinda agar segera diambil tindakan,” pungkas Jawad. (Aji/An)
