Samarinda, Busamtv – Memperingati Hari Demokrasi Internasional, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Samarinda Seberang gelar Aksi Demonstrasi di bawah jembatan flyover Mahakam IV, Rabu (15/9/2021).
Organisasi yang terlibat pada aksi kali ini diantaranya Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Samarinda Seberang, Himpunan Mahasiswa Loajanan, kemudian ada organisasi internal baik dari Bem Politani, Bem Polnes, Bem Universitas Nahdatul Ulama dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema Uinsi), serta organisasi eksternal kampus diantaranya Hmi komisariat Politani, GMNI Politani, GMNI Polnes, GMKI Politani, PMII Poltek, serta Samarinda Seberang.
Menurut Majid selaku Humas Aksi, aksi ini dilakukan sebagai bahan renungan tentang demokrasi di Indonesia yang kian merosot. Baik dari segi pelaksanaan maupun penerapannya.
“Aksi ini merupakan wujud renungan kita, tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini terkhusus pada persoalan demokrasi,” ucapnya.
Rangkaian aksi dilakukan dengan orasi ilimiah dari semua lembaga yang hadir serta penyebaran poster yang berisi tentang kasus-kasus pembungkaman yang terjadi akibat UU ITE sebagai bentuk pencerdasan kepada masyarakat.
“Kita ada orasi ilimiah dari ketua-ketua lembaga kemudian kita ada poster dan rilis yang kita bagikan ke masyarakat,” terangnya.
Selain itu, interpretasi dari multitafsir dari UU ITE pun disebutkan menyebabkan banyak orang terpidana. Hal ini tentu menjadi perhatian pemuda yang tergabung dalam aliansi.
“Ayat-ayat dari UU ITE itu kan multitafsir serta sangat berpotensi memakan korban, hal ini yang seharusnya bisa diperbaiki,” tegasnya.
Tidak hanya itu, persoalan represifitas dari oknum aparat penegak hukum yang sering terjadi pun menjadi sorotan padahal menurutnya, kebebasan berpendapat di muka umum seharusnya dilindungi.
“Belum lagi soal represifitas yang kian marak terjadi, ini juga menjadi masalah.
Seharusnya kebebasan berpendapat itu dilindungi bukan malah dibungkam dengan alat-alat negara,” tutupnya.
Poin tuntutan yang dibawa pada aksi kali ini mencakup tiga hal :
1. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE pasal 27, 28, 29,36;
2. Hentikan kriminalisasi aktivis dan represifitas oknum aparat negara terhadap masyarakat;
3. Hentikan represifitas oknum aparat dan birokrat perguruan tinggi pada kebebasan pendapat dimuka umum.(*)(Kaka Nong/Tw)
