Minimalisir Kasus Laka Lantas
Samarinda, Busam.ID – Kondisi turunan Rapak yang acap memicu laka lantas, terbaru tronton seruduk maut KT 8534 AJ yang melibas 20 kendaraan dan menyebabkan korban tewas 4 orang serta luka 31 orang, menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Termasuk anggota DPR RI dari Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudin.
Hetifah menilai, kerawanan simpang Rapak yang sering memicu laka lantas itu, harus segera disikapi dengan tindakan teknis berupa pengadaan jembatan/jalan layang alias flyover. Sehingga arus kendaraan bisa terbagi. Terlebih mengingat belakangan, antrian lampu merah yang makin padat sehingga mengular jauh, kondisi simpang Rapak sudah menuntut alternatif pemecah arus melalui flyover.
Terkait hal itu, Hetifah menegaskan akan segera memperjuangkan pembangunan flyover simpang Rapak Balikpapan, demi mengurangi potensi laka lantas akibat kondisi geografis yang tidak mendukung ; turunan di persimpangan lampu merah itu.
“Kami akan menagih pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak. Rencana pembangunan flyover Rapak ini sudah diusulkan ke Kementerian PUPR,” tandas Hetifah.
Menurut Hetifah, flyover Rapak diusulkan ke pusat karena jalan Sukarno-Hatta termasuk poros jalan nasional sehingga menjadi tanggungjawab pusat untuk pembangunan, perbaikan, perawatannya.
“Kami mendesak agar Kementerian PUPR bisa segera membangun flyover sesuai rencana yang sudah lama diusulkan pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.
Sementara itu, dua anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan Bagus Susetyo dan Adam Sinte, menyatakan siap mengawal realisasi flyover atau jalan layang itu ke pusat. Mengingat urgensi jalan layang bagi warga Balikpapan juga para pelintas Kota Beriman. Terlebih posisi Balikpapan sebagai penyangga IKN.
Dalam rencana pembangunan jalan layang ini, Bagus menekankan pada pembebasan lahan tanah di kawasan Muara Rapak. Karena masalah pembebasan lahan ini menjadi tanggungjawab Pemkot Balikpapan.
“Sebab ada detail-detail engineering desain awal flyover ini yang sudah disiapkan, tetapi belum diubah dengan melebarkan tanah warga,” terang Bagus.
Dari segi pembiayaan, Bagus Susetyo menyebut jika proyek flyover Muara Rapak senilai Rp 184 Miliar, tidak bisa dikerjakan melalui pembiayaan single years atau tahun tunggal. Karena nilai besar dan durasi waktu yang lebih dari 1 tahun anggaran. Sehingga jika dibuat parsial, akan merepotkan pelaksana pekerjaan.
Sementara Adam Sinte berpendapat jika flyover bisa segera dikerjakan dengan pembiayaan multi years contract, hanya saja karena tidak ada kesepahaman di kalangan wakil rakyat provinsi yang membidangi, usulan pembangunan flyover tersebut menjadi terhambat.
“Namanya proses politik tidak selamanya mulus, kadang-kadang kita harus voting untuk mengambil sebuah keputusan,” cetus Adam.
Mantan Walikota Balikpapan Rizal Effendi secara terpisah menjelaskan, jika di tahun 2010 lalu Pemerintah Kota Balikpapan sudah melakukan kajian pembangunan flyover. Lalu pada tahun 2014 menyusun DED. Dengan kesimpulan saat itu, flyover akan dibangun sepanjang 550 meter dengan lebar sekitar 20 meter jika dibikin 4 lajur. Total biaya saat itu dihitung sekitar Rp200 miliar. Sementara lahan yang dibutuhkan sekitar 1,5 hektare.
“Karena biaya sangat besar, kita berjuang ke Pemprov agar didukung APBD Kaltim,” beber Rizal, Jumat (21/1/2022).
Namun menjelang penyusunan APDB perubahan, Pemprov disebut akan mengambil alih proyek tersebut. Pemkot Balikpapan lalu menyerahkan semua dokumen sehingga Pemprov mereview ulang DED dan penyusunan amdal.
“Belakangan terjadi perdebatan panjang Pemprov dengan DPRD Kaltim, mengenai apakah bisa diperjuangkan di APBD perubahan 2020 atau APBD murni 2021,” imbuh Rizal.
“Kemudian proyek ini didorong ke Kementerian PUPR karena jalan Soekarno Hatta adalah jalan nasional,” lanjut Rizal.
Rizal menyebut pembebasan lahan pembangunan flyover juga membutuhkan anggaran besar. Malah lebih besar dari pembangunan jembatan itu sendiri yaitu sekitar Rp300 miliar lebih.
“Bisa dihemat karena sebagian lahan adalah milik Pemkot dan Pertamina. Ada sebelas 11 ruko yang akan terkena proyek jalan layang itu. Sebagian terkena lahannya sekitar 4 sampai 5 meter untuk perluasan jalan layang itu,” ujarnya. (berbagai sumber/an)
