Kaltim Diguyur Rp320 Miliar Dana Konservasi Lahan
Balikpapan, Busam.ID– Gubernur Kaltim Isran Noor, di sela kegiatan Expose & Press Conference Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Skema Forest Carbon Partnership Facility, menyerukan agar masyarakat Kaltim mulai peduli lingkungan dengan menanam cover crop di lahan-lahan gundul.
Langkah ini menurut Gubernur Isran di tengah pidatonya di Ball Room Hotel Grand Senyiur Balikpapan Selasa (0811/2022), bermanfaat ikut mengurangi emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfir. Keadaan ini akan mendukung kelestarian bumi untuk anak cucu ke depan.
“Segera tanami tanami lahan terbuka dengan cover crop. Dalam tiga bulan ke depan, tanah gundul akan hijau. Kemudian buat lubang-lubang untuk menanam bibit tanaman keras. Lebih baik tanaman lokal, karena adaptasinya dengan lingkungan jauh lebih baik,” ungkap Isran Noor.
Gubernur yang sering melepaskan candaan di tengah pidatonya ini, melihat banyak lahan terbuka di Kaltim terutama di sekitar pemukiman atau fasilitas umum, yang dibengkalaikan.
Contohnya lahan di tepi jalan tol poros Balikpapan-Samarinda.
“Kami berharap pemilik lahan terbuka terutama bekas tambang, di sekitar ruas jalan tol dapat segera menanami lahannya dengan cover crop, sebelum mulai ditanami tanaman keras. Ini bertujuan turut membatu pemerintah dalam menekan angka emisi gas rumah kaca yang nantinya berdampak bagi kita semua,” imbuh Isran.
Diakui Isran, sebagian besar lahan terbuka yang tidak ditangani reboisasinya adalah lahan eks tambang.
Kondisi ini menurut Isran, akan disikapi pihaknya dengan sinergisitas semua pemangku kebijakan terkait untuk mendesak atau menindak pemilik/pelaku tambang yang lalai terhadap kewajiban reklamasi lahannya.
Kaltim sendiri, setelah kesepakatan pemerintah RI dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia, tahun ini berhasil mendapatkan 20,9 dollar AS setara Rp 320 miliar kucuran dana pembiayaan program konservasi lahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kesepakatan RI dengan FCPF dituangkan dalam kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA).
FCPF sendiri adalah kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.
“Program in memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia. Ini juga menjadi pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan,” tutur Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) secara daring.
Ditambahkan Siti Nurbaya, jika keberhasilan Kaltim dalam program mengurangi emisi gas rumah kaca, merupakan langkah awal mengelola hutan secara berkelanjutan.
Target dari upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan menurut menteri berkacamata ini, adalah pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau. (an)
