Samarinda, Busamtv – Temui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur, Forum Ormas Bersatu (Forsat) Kalimantan menyampaikan penolakan keberadaan organasasi masyarakat (Ormas) Pemuda Batak Bersatu (PBB) di wilayah Kaltim.
Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat lantai dua Gedung Kesbangpol Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada. Agenda itu dihadiri langsung oleh Kepala Kesbangpol Kaltim Sofian Agus, didampingi Sekrestaris Badan Kesbangpol Sidik MM, Kabid Ormas Ismed Indah, Kasubid Ormas Sutrisno dan Staff Ormas Junaidi Harjuna.
Sebelumnya beberapa Ormas di Kaltim telah mengeluarkan surat penolakan hadirnya PBB. Ormas-ormas yang dimaksud antara lain Laskar Benua Kalimantan, Barisan Inti Dayak Asli Kalimantan, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Laskar Banjar Dalas Hangit, Komando Adat Suku Kalimantan Bersatu, Dayak Kutai Banjar Kalimantan Timur, dan Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur, Kopasti GEPAK, Gagak Bersatu, Perhimpunan Bubuhan Banjar Kayuh Baimbai dan Seni Beladiri Kuntau Banjar Warisan Tradisi.
Dari penyampaiannya, Sofian Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah mengetahui jika Ormas PBB telah memiliki Surat Keterangan (SK) dari Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia. Namun ia melanjutkan dari Kesbangpol belum mengeluarkan surat pengakuan keberadaan mereka dikarena belum ada rekomendasi dan persetujuan dari Ormas yang ada di Kaltim.
“Jadi memang mereka dari PBB ini memang sudah punya legalitas yah dari Kemenkumham. Tapi untuk pengakuan dari Kesbangpol sendiri belum ada, saya belum keluarkan surat itu karena kami juga butuh rekomendasi dari Ormas-Ormas yang ada di daerah,” terangnya.
Ia menyebutkan, Ormas merupakan mitra strategis dari pemerintah sehingga pada pelaksanaannya, keberadaan Ormas merupakan jembatan untuk menjaga stabilitas masyarakat Kaltim pada umumnya.
“Saya harus akui bahwa Ormas ini mitra kami di Kesbangpol. Jadi mereka sangat berperan untuk membantu menjaga keamanan masyarakat,” ungkapnya.
Mengenai penolakan itu, Agung selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) Garda Gabungan Anak Kalimantan (GAGAK) Bersatu menuturkan, jika Forsat sendiri khawatir dengan hadirnya PBB di Kaltim karena menurutnya Ormas dengan latar belakang suku sering kali memicu terjadinya konflik di Kaltim.
“Maksudnya kalau sudah namanya PBB berarti ini sudah ada ego suku yang dibawa. Ini yang harusnya kita cegah. Karena selama ini, kondisi itu yang sering menghadirkan konflik di Kaltim,” tuturnya.
Ia melanjutkan jika persatuan yang dibangun dengan latar belakang paguyuban atau kerukunan, pihaknya sangat mendukung dan siap berkolaborasi dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
“Lebih bagus itu kan Paguyuban atau kerukunan. Jadi lebih teduh dan tidak ada asumsi-asumsi liar yang muncul. Dan itu lebih bagus, pasti kami dukung,” ungkapnya.
Hadir pada pertemuan tersebut Ormas Laskar Banjar Dalas Hangit, Gagak Bersatu, Perwakilan Pemuda Banjar, KOMDASLIBER beserta Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar (DPADKB).(*)(Kaka Nong/Tw)
